HOKSEUMAWE - Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengaku sudah mendapat jaminan lisan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perihal penyelesaikan semua hal berkaitan dengan implementasi perjanjian damai Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji, sebelum masa jabatannya berakhir maka segala sesuatu tentang MoU Helsinki akan diselesaikan," kata Zaini, Ahad 22 September 2013.
Di hadapan hadirin yang sebagian besar merupakan kader Partai Aceh, Zaini mengaku yakin persoalan soal pengesahan qanun soal lambang dan bendera Aceh, akan segera diselesaikan. "Persoalan tersebut telah diamanahkan di dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki untuk diselesaikan.
Hari itu, Zaini memimpin upacara pengesahan Wali Nanggroe di Aceh. Menurut dia, Wali Nanggroe adalah lembaga pemersatu rakyat Aceh.
"Adanya Wali Nanggroe pemerintah Aceh amat diperlukan," katanya. DPR Aceh telah menunjuk Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe.
"Kepada Malik Mahmud akan diberikan kedudukan, yaitu sebagai Wali Naggroe. Posisi Wali Nanggroe tidak ikut campur ke ranah politik, tapi bertugas sebagai pemersatu rakyat Aceh," ujar Zaini Abdullah saat memberikan kata sambutan pada acara tepung tawar calon legislatif dari Partai Aceh di komplek makam Sultan Malikussaleh, Desa Beuringen Kecamatan Samudera Geudong, Kabupaten Aceh Utara.(sumber)
Semoga saja tidak mengingkari,,,,![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/iloveindonesias.gif "I Love Indonesia (S)")
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji, sebelum masa jabatannya berakhir maka segala sesuatu tentang MoU Helsinki akan diselesaikan," kata Zaini, Ahad 22 September 2013.
Di hadapan hadirin yang sebagian besar merupakan kader Partai Aceh, Zaini mengaku yakin persoalan soal pengesahan qanun soal lambang dan bendera Aceh, akan segera diselesaikan. "Persoalan tersebut telah diamanahkan di dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki untuk diselesaikan.
Hari itu, Zaini memimpin upacara pengesahan Wali Nanggroe di Aceh. Menurut dia, Wali Nanggroe adalah lembaga pemersatu rakyat Aceh.
"Adanya Wali Nanggroe pemerintah Aceh amat diperlukan," katanya. DPR Aceh telah menunjuk Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe.
"Kepada Malik Mahmud akan diberikan kedudukan, yaitu sebagai Wali Naggroe. Posisi Wali Nanggroe tidak ikut campur ke ranah politik, tapi bertugas sebagai pemersatu rakyat Aceh," ujar Zaini Abdullah saat memberikan kata sambutan pada acara tepung tawar calon legislatif dari Partai Aceh di komplek makam Sultan Malikussaleh, Desa Beuringen Kecamatan Samudera Geudong, Kabupaten Aceh Utara.(sumber)
Semoga saja tidak mengingkari,,,,
