JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan kesiapannya mendukung pemerintah terkait wacana penggunaan kartu dalam transaksi BBM subsidi.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan BPH Migas untuk membicarakan teknis penggunaan kartu, berikut sistem dan skema yang akan diterapkan.
"Kan tujuannya untuk mengontrol konsumsi BBM subsidi. Apapun alat untuk mengontrolnya kita dukung. Kita masih mempelajari skemanya. Memang sudah diminta BPH Migas, tapi kita masih mempelajari, kalau menggunakan kartu itu nanti seperti apa," kata Difi di Gedung BI, Jakarta, Kamis (26/9).
Menurutnya, apapun yang akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu debet atau sejenisnya, lanjut Difi, memang secara hukum harus dengan ijin BI sebagai otoritas keuangan.
"Setiap penggunaan kartu harus seizin BI, dan BI sendiri punya misi untuk mendorong transaksi non tunai ," kata dia.
Yang perlu diperhatikan terkait aturan tersebut apakah dengan penggunaan kartu akan benar-benar efektif dalam mengendalikan subsidi. Hal itu karena dalam pertemuan BI dengan BPH Migas hanya membahas rencana penggunaan kartu, dan belum mengarah ke yang lebih spesifik.
"Kita kaji mana yang pas, karena memang penggunanya harus bertanya lagi, apa dengan penggunaan ini akan tercapai tujuan pengendalian subsidi, dan juga penerapannya kapan, karena dalam waktu dekat juga sulit diimplementasikan," ujarnya.(sumber)
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan BPH Migas untuk membicarakan teknis penggunaan kartu, berikut sistem dan skema yang akan diterapkan.
"Kan tujuannya untuk mengontrol konsumsi BBM subsidi. Apapun alat untuk mengontrolnya kita dukung. Kita masih mempelajari skemanya. Memang sudah diminta BPH Migas, tapi kita masih mempelajari, kalau menggunakan kartu itu nanti seperti apa," kata Difi di Gedung BI, Jakarta, Kamis (26/9).
Menurutnya, apapun yang akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu debet atau sejenisnya, lanjut Difi, memang secara hukum harus dengan ijin BI sebagai otoritas keuangan.
"Setiap penggunaan kartu harus seizin BI, dan BI sendiri punya misi untuk mendorong transaksi non tunai ," kata dia.
Yang perlu diperhatikan terkait aturan tersebut apakah dengan penggunaan kartu akan benar-benar efektif dalam mengendalikan subsidi. Hal itu karena dalam pertemuan BI dengan BPH Migas hanya membahas rencana penggunaan kartu, dan belum mengarah ke yang lebih spesifik.
"Kita kaji mana yang pas, karena memang penggunanya harus bertanya lagi, apa dengan penggunaan ini akan tercapai tujuan pengendalian subsidi, dan juga penerapannya kapan, karena dalam waktu dekat juga sulit diimplementasikan," ujarnya.(sumber)
