Ajari Konstitusi, Ahok Ditegur Mendagri Lewat SMS
"Baru saja Pak Menteri SMS saya. Saya biasa saja."
![[imagetag]](http://media.viva.co.id/thumbs2/2012/10/19/176275_ahok-jaga-kantor_663_382.jpg)
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku baru saja mendapat teguran lewat pesan singkat melalui ponsel dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Pesan itu terkait protes keras Ahok, sapaan Basuki, yang menyebut Mendagri harus belajar konstitusi saat menanggapi permintaan mencopot lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli.
"Baru saja Pak Menteri SMS saya. Dia tegur saya. Saya biasa saja," kata Ahok sambil tertawa di Balai Kota Jakarta, Jumat 27 September 2013.
Ahok mengungkapkan, dalam SMS itu intinya Mendagri mengerti konstitusi. Dalam pesannya Mendagri juga mengatakan ada perbedaan persepsi mengenai apa yang dia sampaikan. Tujuan utama dari yang disampaikannya mengenai Lurah Susan supaya kinerja Pemprov DKI tidak merosot.
"Menurut saya ya salah dong. Masa seorang Menteri tidak belain dan jaga konstitusi. Hanya gara-gara sekelompok orang demo. Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY. Beliau kan sering didemo juga. Saya khawatir kinerja Pak SBY juga turun, karena banyak yang demo kan. Kalau begitu mesti diganti dong," ujarnya.
Mantan anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan pengakuan Mendagri sebagai sosok yang mengerti Undang-undang dan konstitusi membingungkan.
"Ya menurut saya kalau mengerti konstitusi harus fight dengan konstitusi dong. Rakyat yang belum mengerti, diajarkan adat. Baru ke pejabat. Ini kan soal nyali saja kan, berani tidak? Makanya saya bilang Anda taat konstitusi atau taat konstituen," ujarnya.
Ahok mengatakan apa yang disampaikannya agar tidak ada salah langkah. Kritik kerasnya disampaikan agar Mendagri bisa melihat persoalan dengan jernih, kenapa Lurah Susan didemo. Siapa yang mendemo dan kepentingan apa di balik pendemo.
"Nah jangan sampai Pak Mendagri bilang kami juga harus dipindahkan karena sering didemo. Terpaksa nanti kami pindah ke Medan Merdeka Utara deh. Merdeka Utara kan paling tinggi (Presiden). Boleh dong. Karena Mendagri tidak bisa komentar Presiden, dia anak buahnya," ucap dia. (umi)
sumber
"Baru saja Pak Menteri SMS saya. Saya biasa saja."
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku baru saja mendapat teguran lewat pesan singkat melalui ponsel dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Pesan itu terkait protes keras Ahok, sapaan Basuki, yang menyebut Mendagri harus belajar konstitusi saat menanggapi permintaan mencopot lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli.
"Baru saja Pak Menteri SMS saya. Dia tegur saya. Saya biasa saja," kata Ahok sambil tertawa di Balai Kota Jakarta, Jumat 27 September 2013.
Ahok mengungkapkan, dalam SMS itu intinya Mendagri mengerti konstitusi. Dalam pesannya Mendagri juga mengatakan ada perbedaan persepsi mengenai apa yang dia sampaikan. Tujuan utama dari yang disampaikannya mengenai Lurah Susan supaya kinerja Pemprov DKI tidak merosot.
"Menurut saya ya salah dong. Masa seorang Menteri tidak belain dan jaga konstitusi. Hanya gara-gara sekelompok orang demo. Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY. Beliau kan sering didemo juga. Saya khawatir kinerja Pak SBY juga turun, karena banyak yang demo kan. Kalau begitu mesti diganti dong," ujarnya.
Mantan anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan pengakuan Mendagri sebagai sosok yang mengerti Undang-undang dan konstitusi membingungkan.
"Ya menurut saya kalau mengerti konstitusi harus fight dengan konstitusi dong. Rakyat yang belum mengerti, diajarkan adat. Baru ke pejabat. Ini kan soal nyali saja kan, berani tidak? Makanya saya bilang Anda taat konstitusi atau taat konstituen," ujarnya.
Ahok mengatakan apa yang disampaikannya agar tidak ada salah langkah. Kritik kerasnya disampaikan agar Mendagri bisa melihat persoalan dengan jernih, kenapa Lurah Susan didemo. Siapa yang mendemo dan kepentingan apa di balik pendemo.
"Nah jangan sampai Pak Mendagri bilang kami juga harus dipindahkan karena sering didemo. Terpaksa nanti kami pindah ke Medan Merdeka Utara deh. Merdeka Utara kan paling tinggi (Presiden). Boleh dong. Karena Mendagri tidak bisa komentar Presiden, dia anak buahnya," ucap dia. (umi)
sumber
