NILAH.COM, Tanjungpinang - Masyarakat Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) mempertanyakan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri yang akan memberikan gelar kebesaran 'Sri Perdana Mahkota Negara' kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pembukaan Tamadun Melayu I 27-29 September mendatang di Tanjungpinang.
Masyarakat Kepri yang digagas oleh Majelis Belia Provinsi Kepuluan Riau (MBPKR) akan menggelar dialog dengan para tokoh melayu, tokoh masyarakat serta LAM Kepri. Dialog direncanakan akan membahas soal pemberian gelar kebesaran melayu kepada Presiden SBY.
Dialog yang bertema 'Pantaskah SBY Terima Gelar Melayu' akan dilakukan secara terbuka di pelataran Ocean Corner di depan Gedung Daerah Kepri, Tanjungpinang pada Senin 2 September mendatang.
Ketua MBPKR Basyaruddin Idris di Tanjungpinang, mengatakan bahwa sebenarnya pemberian gelar kebesaran melayu kepada Presiden SBY sangat mendukung Provinsi Kepri, terlebih yang memberikan gelar adalah LAM Kepri, lembaga tertinggi melayu.
"Namun, kita harus melihat dulu legalitas gelar melayu dan meninjau kelayakan gelar yang akan diberikan tersebut. Memang, mungkin para tokoh melayu telah melihat beberapa kriteria-kriteria sehingga (memutuskan) memberikan gelar (kepada Presiden)," terang Basyaruddin, Senin (26/8/2013).
Namun Ia melanjutkan bahwa pihaknya selaku generasi muda Kepri ingin mengajukan kritik, masukan juga solusi kepada LAM Kepri. "Apakah pemberian gelar ini akan berimbas kepada masyarakat Kepri pada umumnya juga generasi muda tempatan yang merupakan anak daerah," tanyanya.
"Artinya, apa sih kontribusinya kepada generasi muda dan masyarakat Kepri? Kenapa Kepri tidak seperti Aceh atau Papua yang memiliki otonomi khusus? Padahal kita ketahui bersama Kepri punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu juga merupakan lintas batas negara seperti dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam," ungkapnya.
Menurutnya, di wilayah Kepri terdapat peluang yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Karena itu, lanjutnya, bila Presiden SBY menerima penghargaan kebesaran melayu. "Tolong perhatikan baik-baik Kepri ini. Bila perlu dengan mengeluarkan undang-undang atau peraturan tentang hasil-hasil sumberdaya alam Kepri," tegasnya.
Basyaruddin mengatakan bahwa Kepri seharusnya sama dengan Aceh atau Papua dalam hal pembagian hasil kekayaan alam. Masyarakat Kepri, katanya, seharusnya menerima pembagian hasil kekayaan alam Kepri secara layak sebab sudah menjadi hak masyarakat Kepri.
Ia mengatakan, bila para tokoh masyarakat melayu memberikan anugerah kepada Presiden, sebaiknya SBY juga dimintakan komitmennya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Basyaruddin merasa heran dengan aturan dan perundang-undangan yang ada saat ini terutama yang berkaitan dengan Kepri. Ia mencintohkan perundang-undangan tentang kehutanan yang akan menjadikan Pulau Penyengat sebagai area hutan lindung. Demikian pula dengan Bintan dan Batam.
Namun, Basyaruddin tetap merasa bangga dan berterima kasih karena beberapa orang dari Kepri mendapat anugerah atau jabatan. Namun dirinya kecewa karena kebanggaan itu tidak dibarengi dengan perjuangan mereka untuk masyarakat Kepri di tingkat nasional. "Pada momentum ini, kepada LAM dan para tokoh melayu, saatnya membangun Kepri dengan otonomi daerah," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, tokoh masyarakat melayu dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri berencana menyiapkan pemberian gelar 'Sri Perdana Mahkota Negara' kepada Presiden RI SBY saat pembukaan Tamadun Melayu I 2013 di Tanjungpinang.[man]
http://m.inilah..com/read/detail/2023340/pemberi
an-gelar-adat-untuk-sby-dipertanyakan
kebanyakan gelar tp kinerja nol![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/capedes.gif "Cape d... (S)")
Masyarakat Kepri yang digagas oleh Majelis Belia Provinsi Kepuluan Riau (MBPKR) akan menggelar dialog dengan para tokoh melayu, tokoh masyarakat serta LAM Kepri. Dialog direncanakan akan membahas soal pemberian gelar kebesaran melayu kepada Presiden SBY.
Dialog yang bertema 'Pantaskah SBY Terima Gelar Melayu' akan dilakukan secara terbuka di pelataran Ocean Corner di depan Gedung Daerah Kepri, Tanjungpinang pada Senin 2 September mendatang.
Ketua MBPKR Basyaruddin Idris di Tanjungpinang, mengatakan bahwa sebenarnya pemberian gelar kebesaran melayu kepada Presiden SBY sangat mendukung Provinsi Kepri, terlebih yang memberikan gelar adalah LAM Kepri, lembaga tertinggi melayu.
"Namun, kita harus melihat dulu legalitas gelar melayu dan meninjau kelayakan gelar yang akan diberikan tersebut. Memang, mungkin para tokoh melayu telah melihat beberapa kriteria-kriteria sehingga (memutuskan) memberikan gelar (kepada Presiden)," terang Basyaruddin, Senin (26/8/2013).
Namun Ia melanjutkan bahwa pihaknya selaku generasi muda Kepri ingin mengajukan kritik, masukan juga solusi kepada LAM Kepri. "Apakah pemberian gelar ini akan berimbas kepada masyarakat Kepri pada umumnya juga generasi muda tempatan yang merupakan anak daerah," tanyanya.
"Artinya, apa sih kontribusinya kepada generasi muda dan masyarakat Kepri? Kenapa Kepri tidak seperti Aceh atau Papua yang memiliki otonomi khusus? Padahal kita ketahui bersama Kepri punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu juga merupakan lintas batas negara seperti dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam," ungkapnya.
Menurutnya, di wilayah Kepri terdapat peluang yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Karena itu, lanjutnya, bila Presiden SBY menerima penghargaan kebesaran melayu. "Tolong perhatikan baik-baik Kepri ini. Bila perlu dengan mengeluarkan undang-undang atau peraturan tentang hasil-hasil sumberdaya alam Kepri," tegasnya.
Basyaruddin mengatakan bahwa Kepri seharusnya sama dengan Aceh atau Papua dalam hal pembagian hasil kekayaan alam. Masyarakat Kepri, katanya, seharusnya menerima pembagian hasil kekayaan alam Kepri secara layak sebab sudah menjadi hak masyarakat Kepri.
Ia mengatakan, bila para tokoh masyarakat melayu memberikan anugerah kepada Presiden, sebaiknya SBY juga dimintakan komitmennya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Basyaruddin merasa heran dengan aturan dan perundang-undangan yang ada saat ini terutama yang berkaitan dengan Kepri. Ia mencintohkan perundang-undangan tentang kehutanan yang akan menjadikan Pulau Penyengat sebagai area hutan lindung. Demikian pula dengan Bintan dan Batam.
Namun, Basyaruddin tetap merasa bangga dan berterima kasih karena beberapa orang dari Kepri mendapat anugerah atau jabatan. Namun dirinya kecewa karena kebanggaan itu tidak dibarengi dengan perjuangan mereka untuk masyarakat Kepri di tingkat nasional. "Pada momentum ini, kepada LAM dan para tokoh melayu, saatnya membangun Kepri dengan otonomi daerah," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, tokoh masyarakat melayu dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri berencana menyiapkan pemberian gelar 'Sri Perdana Mahkota Negara' kepada Presiden RI SBY saat pembukaan Tamadun Melayu I 2013 di Tanjungpinang.[man]
http://m.inilah..com/read/detail/2023340/pemberi
an-gelar-adat-untuk-sby-dipertanyakan
kebanyakan gelar tp kinerja nol
