Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) meminta BPK memperjelas tujuan penyerahan hasil audit Hambalang, apakah perlu dikirimkan ke DPR atau tidak. Tindakan BPK yang mengirimkan laporan hasil audit tersebut ke DPR dinilai koalisi tidak tepat sasaran.
Apalagi laporan yang dikirimkan sangat lengkap dan memuat daftar nama anggota dewan yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.
"Pimpinan BPK dan DPR jangan bermain api dengan kasus ini. Kasus ini lebih berat dari kasus cicak buaya," kata mantan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Alamsyah Saragih.
Hal itu disampaikan Alamsyah dalam acara konferensi pers Koalisi Akuntabilitas Anggaran Negara (KUAK) 'Menggugat Transparansi Audit Hambalang' di Bakoel Koffie, Jl Cikini Raya, Jakarta, Minggu (25/8/2013).
"Jangan bermain api, nanti pasti terbakar. Kita tahu semuanya orang-orang yang terlibat. Jadi hati-hati kalau sudah terlanjur begini, buka saja ke publik," tambah Alamsyah.
Koalisi menilai jika BPK ingin menyampaikan ke DPR, maka sebaikanya berupa resume bukan laporan lengkap. Alam menambahkan, laporan BPK ini rawan dipolitisasi. Oleh karena ini perlu untuk dibuka ke publik. Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) jika laporan ini tidak disampaikan ke publik maka kerugian yang dialami publik akan lebih luas.
"Intinya kalau sudah ada di ruang publik ya harus dibuka, DPR kan ruang publik tuh. Kalau ditutup maka akan terjadi proses tawar menawar kepentingan politik dan akan ada beberapa data yang dihilangkan," ucap Alamsyah.
Di kesempatan yang sama anggota Indonesia Budget Center, Roy Salam mengatakan harusnya laporan tersebut langsung disamaikan oleh DPR kepada publik melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang bertugas menelaah hasil temuan BPK. Namun hal ini tidak dilakukan.
"Hasil audit masih mentok di pimpinan DPR saja. Yang menarik BAKN enggak melakukan telaah terhadap hasil audit BPK. Kok piminan memberi warning ke BAKN, ada aroma politisasi yang kuat terkaitt hasisl audit ini. Apa ada nama-nama baru atau ada infoormasi lain dalam audit itu yang menyasar ke anggotta DPR yang lain," kata Roy heran.
Menurut Roy elit DPR maunya fokus terhadap nama-nama yang sudah tersangkut saja. Jadi nama-nama baru itu dirahasiakan karena menjelang pemillu demi citra partai.
"Lolosnya anggaran Hambalang itu kan pasti banyak melibatkan anggota DPR. Ada pemberian fee dan lain-lain. BPK juga mantan pejabat publik yang tidak semua bersih, yangg terpenting hasil audit tersebut diketahui publik," ujar Roy.
sumber :
http://news.detik..com/read/2013/08/...asus-hambalang
ayo yg bermain api siap siap aja![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/ngakak.gif "Ngakak")
Apalagi laporan yang dikirimkan sangat lengkap dan memuat daftar nama anggota dewan yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.
"Pimpinan BPK dan DPR jangan bermain api dengan kasus ini. Kasus ini lebih berat dari kasus cicak buaya," kata mantan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Alamsyah Saragih.
Hal itu disampaikan Alamsyah dalam acara konferensi pers Koalisi Akuntabilitas Anggaran Negara (KUAK) 'Menggugat Transparansi Audit Hambalang' di Bakoel Koffie, Jl Cikini Raya, Jakarta, Minggu (25/8/2013).
"Jangan bermain api, nanti pasti terbakar. Kita tahu semuanya orang-orang yang terlibat. Jadi hati-hati kalau sudah terlanjur begini, buka saja ke publik," tambah Alamsyah.
Koalisi menilai jika BPK ingin menyampaikan ke DPR, maka sebaikanya berupa resume bukan laporan lengkap. Alam menambahkan, laporan BPK ini rawan dipolitisasi. Oleh karena ini perlu untuk dibuka ke publik. Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) jika laporan ini tidak disampaikan ke publik maka kerugian yang dialami publik akan lebih luas.
"Intinya kalau sudah ada di ruang publik ya harus dibuka, DPR kan ruang publik tuh. Kalau ditutup maka akan terjadi proses tawar menawar kepentingan politik dan akan ada beberapa data yang dihilangkan," ucap Alamsyah.
Di kesempatan yang sama anggota Indonesia Budget Center, Roy Salam mengatakan harusnya laporan tersebut langsung disamaikan oleh DPR kepada publik melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang bertugas menelaah hasil temuan BPK. Namun hal ini tidak dilakukan.
"Hasil audit masih mentok di pimpinan DPR saja. Yang menarik BAKN enggak melakukan telaah terhadap hasil audit BPK. Kok piminan memberi warning ke BAKN, ada aroma politisasi yang kuat terkaitt hasisl audit ini. Apa ada nama-nama baru atau ada infoormasi lain dalam audit itu yang menyasar ke anggotta DPR yang lain," kata Roy heran.
Menurut Roy elit DPR maunya fokus terhadap nama-nama yang sudah tersangkut saja. Jadi nama-nama baru itu dirahasiakan karena menjelang pemillu demi citra partai.
"Lolosnya anggaran Hambalang itu kan pasti banyak melibatkan anggota DPR. Ada pemberian fee dan lain-lain. BPK juga mantan pejabat publik yang tidak semua bersih, yangg terpenting hasil audit tersebut diketahui publik," ujar Roy.
sumber :
http://news.detik..com/read/2013/08/...asus-hambalang
ayo yg bermain api siap siap aja
