SITUS BERITA TERBARU

Korupsi Sistemik Minyak Indonesia

Monday, August 26, 2013
Untunglah ada KPK sehingga kita mulai tahu bobrok yang terjadi dalam pengelolaan minyak dan gas di Indonesia. Mungkin gebrakan KPK yang menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini, membuat kita paham, mengapa Singapura yang tidak punya sumur minyak, memiliki kilang pengolahan minyak yang subur. Ternyata minyak Indonesia pindah ke sana diduga kuat dengan skandal yang melibatkan pejabat di negeri ini.

Kasus ini terbongkar setelah KPK menangkap petinggi Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya yang kedapatan memberikan uang dengan total Rp 8,1 miliar kepada Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Perusahaan tersebut memberikan uang muka pelicin, agar bisa memenangi tender sebagai trader migas.

Mengapa minyak Indonesia itu ditenderkan ?. Kita dengarkan keterangan pihak SKK Migas ?. Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas, Widyawan Prawiratmaja mengatakan, minyak yang ditender adalah minyak mentah yang tidak terserap oleh Pertamina. �Jadi kami jual minyak mentah, dan mereka yang memperebutkannya melalui tender. Ada sekitar 40 lebih perusahaan yang teregistrasi di SKK Migas dalam tender ini,� kata dia.

Widyawan menjelaskan, minyak mentah yang ditender itu tidak terserap Pertamina karena beberapa hal. Pertama, minyak tersebut tidak cocok dengan kilang Pertamina. Kedua, kilang Pertamina sedang diperbaiki sehingga tidak bisa menampung minyak itu.

Tentu alasan ini bisa disebut alasan karet untuk meloloskan sebuah modus kejahatan. Alasan kedua, karena Indonesia tidak punya/ kekurangan kilang pengolahan. Enak sekali mengucapkan alasan itu. Kenapa kilangnya tidak dibuat/diperbaiki ? Pertanyaan ini terjawab dengan tertangkap tangannya Simon Gunawan, Deviardi dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Ada uang yang sangat besar mengalir ke pejabat SKK migas, sehingga kedua alasan di atas, terus dipertahankan. Lebih mengerikan lagi, menurut KPK uang itu hanyalah uang muka saja.

�Seingat saya Kernel Oil belum memenangkan satu tender pun untuk tahun ini,� ujar kata Widyawan. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, Kernel beberapa kali memenangi tender karena bisa memberikan bid (tawaran) paling tinggi.

Bisa jadi, karena belum memenangkan tender pada tahun ini, PT Kernel Oil gerah dan melakukan penyuapan. Di sisi lain, kondisi itu bisa saja diatur pejabat SKK Migas, agar PT Kernel Oil memberikan pelicin. Dan betul saja, uang muka pelicin dari Karnel Oil mengalir sebesar Rp 8 miliar kepada Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Tawaran tender yang diberikan oleh SKK Migas memang menggiurkan. Setiap bulannya SKK Migas bisa melakukan tender untuk satu atau dua kargo minyak mentah. Satu kargo berisi 200 hingga 400 ribu barel minyak mentah.

Kernel Oil adalah salah satu trader terdaftar yang kerap mengikuti tender di SKK Migas. Kernel terdaftar bersama sekitar 40 perusahaan lainnya untuk mengikuti tender pembelian minyak. Harga bidding ditentukan oleh harga minyak mentah domestik atau Indonesian Crude Price (ICP), ditambah harga premium yang bisa diberikan peserta tender.

Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, ditangkap di kediamanannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa malam, 13 Agustus 2013. Mantan Wakil Menteri ESDM itu ditangkap bersama Deviardi, makelar yang dekat dengan Rudi Rudiandini, karena sama sama bermain golf. Deviardilah yang mengantarkan uang sogok dari petinggi Kernel Oil, Simon Gunawan, untuk Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, berikut motor gede BMW dengan BPKB dan STNK-nya.

KPK memantau gerak-gerik Rudi sejak pekan lalu. Saat itu, tim KPK mendapatkan informasi mengenai penerimaan uang USD 300 ribu yang diduga dari Kernel Oil.Lalu tim KPK juga mendapatkan informasi mengenai akan adanya pemberian suap pada Selasa malam. Setelah uang USD 400 ribu diberikan ke Rudi, tim KPK bergerak dan melakukan penangkapan.

Pengakuan Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberikan perspektif yang lebih dalam tentang patgulipat skandal di SKK Migas. Mahfud meyakini kasus suap kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, bisa berbuntut panjang. Bahkan kasus tersebut bisa melebar seperti kasus mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin.

�Saya yakin nanti akan terkuak banyak. Kalau KPK memang berani, ini nantinya akan seperti (kasus) Nazaruddin. Karena nama-nama itu sudah ada di KPK,� kata Mahfud Rabu (14/8/2013).

Saat menjabat sebagai ketua MK dan menangani perkara BP Migas, Mahfud mengaku telah mendapat sejumlah informasi dan data, mengenai dugaan penyimpangan di BP Migas di bawah kepemimpinan Rudi Rubiandini. Informasi dan data itu diterima Mahfud dari orang-orang internal BP Migas sendiri.

�Memang tidak saya ungkap ke publik, tetapi itu memperkuat dugaan, tapi biarlah KPK yang mengungkap, saya tidak punya kapasitas untuk itu,� tandasnya.

Menurut Mahfud, kasus suap yang menimpa Rudi ini hanyalah kasus kecil dari kasus yang lebih besar. Dia ibaratkan penangkapan Rudi oleh KPK hanyalah percikan batu dari sebuah bukit yang cukup besar.

�Makanya saya katakan, kalau KPK berani atau punya waktu karena penyidiknya juga sedikit, kasus ini akan menyangkut banyak orang lagi. Saya kira negara tidak boleh takluk. Karena banyaknya orang miskin di negeri ini karena hasil buminya banyak dikorupsi,� urai Mahfud.

Dia menambahkan, KPK lebih tahu bagaimana mengembangkan kasus ini. Karena peta orang-orang yang terlibat sudah ada. �Saya optimis akan terkuak semua, saya sudah pernah baca peta orang-orangnya, dan KPK lebih tahu tentang itu,� katanya. Mahfud mengingatkan terhadap orang-orang yang terlibat agar bersiap-siap akan berurusan dengan KPK.

Pengakuan Raden Priyono
Dalam wawancara khusus dengan Kompas.com (20/11/2012) Raden Priyono menjelaskan, ada fakta-fakta khusus di luar keputusan MK untuk membubarkan BP Migas:

Pertama, Pertamina tidak pernah ikhlas untuk melepas BP Migas. Pertamina tetap ingin menguasai BP Migas seperti era 1970-an lalu. �Dengan menjadi pemain sekaligus wasit, maka Pertamina bebas bermain dan mengawasi sendiri.

Kedua, untuk mengamankan posisi di 2014. Selama menjadi lembaga pemerintah non-BUMN, BP Migas dinilai berkuasa untuk mengatur dan mendistribusikan minyak dan gas bumi di Tanah Air. Kewenangannya langsung berada di bawah Presiden. Dalam hal perputaran uang (cashflow), BP Migas dinilai lebih cepat dan besar nilai perputaran uangnya. Priyono mencatat bisa mencapai Rp 1 triliun per hari. �Kita kan rata-rata bisa menyetor ke negara di atas Rp 300 triliun per tahun. Jadi, per harinya bisa mencapai Rp 1 triliun,� jelasnya.

Ketiga, pertarungan antara yang ingin meningkatkan produksi dan pihak yang memang tidak ingin produksi minyak naik.
Dikatakannya, kalau produksi minyak Indonesia naik, tentunya bisnis importir bakal berkurang. �Itu kan enak, bisnis minyak itu tidak usah investasi. Itu trading kok. Lain dengan KPS yang harus investasi dulu, lima tahun baru balik,� tegas Priyono.

Mahfud MD Menyesal
Mantan Ketua MK Mahfud MD mengaku telah mencium gelagat tidak beres dari sosok Rudi berdasarkan informasi dan data-data penyimpangan dari internal BP Migas. Mahfud juga mengungkapkan, Rudi adalah sosok yang getol menyuarakan menolak pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) seperti diputuskan MK pada 13 November 2012. Untuk itu, Mahfud MD menyesalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyno justru mengangkat Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas yang merupakan pengganti BP Migas.

Sebagai Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini berada di bawah kendali Menteri ESDM, Jero Wacik dari Partai Demokrat. Karir Rudi Rubiandini tergolong moncer. Sebelum menjabat sebagai Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini adalah Deputi Pengendalian Operasi BP Migas (2011-2012), dan Wakil Menteri ESDM (2012-2013). (JKGR).

Sumber

Ini kemungkinan besar sudah berlangsung lama, bertahun2, 10 thn lalu kira2 alasannya sama, kilang. Ini kenapa byk orang yg tdk meyetujui kenaikan bbm, kalo migas sdh bersih dr koruptor, bbm tanpa subsidi masyarakat akan mudah menyetujui. Mungkin pelemahan rupiah tdk akan separah ini [imagetag]
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive