Juru bicara Kementerian Kesehatan Mesir menyebutkan 525 orang tewas dan 3.717 lainnya cedera.
Pihak berwenang juga sudah merujuk 48 orang -termasuk pendukung Presiden Mohammed Morsi yang terguling- kepada jaksa penuntut militer dengan dakwaan pembunuhan dan pembakaran gereja.
Namun kelompok Ikhwanul Muslimin, penggagas aksi unjuk rasa, menyebutkan korban yang tewas lebih dari 2.000 jiwa.
Upacara pemakaman akan berlangsung hari ini, Kamis 15 Agustus, dan unjuk rasa tampaknya akan terus berlangsung.
Ikhwanul Muslimin, yang mendukung Morsi, sudah menyatakan akan menggelar unjuk rasa untuk mengecam kematian para demonstran.
Keadaan darurat juga sudah diberlakukan oleh pemerintah sementara yang berkuasa setelah militer menggulingkan Presiden Morsi pada tanggal 3 Juli.
Reaksi internasional
Terlepas dari perdebatan tentang jumlah korban, kekerasan saat pembubaran kamp pengunjuk rasa merupakan yang paling berdarah sejak sejak maraknya unjuk rasa prodemokrasi lebih dari dua tahun lalu, yang berhasil menjatuhkan Presiden Husni Mubarak.
Kekerasan terbaru ini juga memicu kecaman dunia internasional yang meluas.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyebutnya sebagai pembunuhan massal serta mendesak tindakan PBB dan Liga Arab.
"Kita menyaksikan dari TV dunia bahwa pelaku kudeta di Mesir secara eksplisit melakukan pembunuhan massal atas mereka yang ingin suaranya didengar dalam sebuah demokrasi," tegasnya.
Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan untuk menghentikan latihan militer bersama dengan Mesir.
Hingga saat ini pemerintah Washington masih ragu-ragu untuk membekukan bantuan militernya senilai US$1,3 miliar kepada Mesir karena kekhawatiran akan membuat militer Mesir kecewa.
Sementara Prancis dan Jerman sudah memanggil duta besar Mesir dan mendesak pemerintah segera menghentikan kekerasan.
Presiden Prancis, Francois Hollande, juga meminta agar keadaan darurat yang diberlakukan bisa dihentikan secepat mungkin.
Denmark sudah memutuskan bantuan dana untuk dua proyek pembangunan bersama dengan pemerintah Mesir serta mendesak negara-negara Uni Eropa mengambil tindakan yang sama.
Namun Uni Emirat Arab dan Bahrain mengatakan mereka memahami keperluan pemerintah Mesir untuk memulihkan ketertiban.
Sumber
Pihak berwenang juga sudah merujuk 48 orang -termasuk pendukung Presiden Mohammed Morsi yang terguling- kepada jaksa penuntut militer dengan dakwaan pembunuhan dan pembakaran gereja.
Namun kelompok Ikhwanul Muslimin, penggagas aksi unjuk rasa, menyebutkan korban yang tewas lebih dari 2.000 jiwa.
Upacara pemakaman akan berlangsung hari ini, Kamis 15 Agustus, dan unjuk rasa tampaknya akan terus berlangsung.
Ikhwanul Muslimin, yang mendukung Morsi, sudah menyatakan akan menggelar unjuk rasa untuk mengecam kematian para demonstran.
Keadaan darurat juga sudah diberlakukan oleh pemerintah sementara yang berkuasa setelah militer menggulingkan Presiden Morsi pada tanggal 3 Juli.
Reaksi internasional
Terlepas dari perdebatan tentang jumlah korban, kekerasan saat pembubaran kamp pengunjuk rasa merupakan yang paling berdarah sejak sejak maraknya unjuk rasa prodemokrasi lebih dari dua tahun lalu, yang berhasil menjatuhkan Presiden Husni Mubarak.
Kekerasan terbaru ini juga memicu kecaman dunia internasional yang meluas.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyebutnya sebagai pembunuhan massal serta mendesak tindakan PBB dan Liga Arab.
"Kita menyaksikan dari TV dunia bahwa pelaku kudeta di Mesir secara eksplisit melakukan pembunuhan massal atas mereka yang ingin suaranya didengar dalam sebuah demokrasi," tegasnya.
Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan untuk menghentikan latihan militer bersama dengan Mesir.
Hingga saat ini pemerintah Washington masih ragu-ragu untuk membekukan bantuan militernya senilai US$1,3 miliar kepada Mesir karena kekhawatiran akan membuat militer Mesir kecewa.
Sementara Prancis dan Jerman sudah memanggil duta besar Mesir dan mendesak pemerintah segera menghentikan kekerasan.
Presiden Prancis, Francois Hollande, juga meminta agar keadaan darurat yang diberlakukan bisa dihentikan secepat mungkin.
Denmark sudah memutuskan bantuan dana untuk dua proyek pembangunan bersama dengan pemerintah Mesir serta mendesak negara-negara Uni Eropa mengambil tindakan yang sama.
Namun Uni Emirat Arab dan Bahrain mengatakan mereka memahami keperluan pemerintah Mesir untuk memulihkan ketertiban.
Sumber
