SITUS BERITA TERBARU

Isu Kependudukan (Masalah KB) Tidak Sexy di Mata Elite Politik

Thursday, August 15, 2013
Quote:[imagetag]

Minat para elite politik terhadap isu seputar kependudukan masih rendah. Imbasnya kebijakan bidang kependudukan kurang tergarap oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Isu kependudukan kurang sexy dan tidak menjual secara politik. Orang lebih suka membahas isu politik dan hiburan," ungkap peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam seminar Kependudukan vs Politik, di Jakarta, Kamis (1/8) petang lalu.

Hal senada juga disampaikan sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasojo. Menurut dia, poitisi Indonesia cenderung gemar menggeluti isu jangka pendek yang lebih cepat kelihatan hasilnya sehingga menguntungkan secara politik bagi dirinya.

Di daerah, lanjut Imam, para kepala daerah lebih sibuk mengembangkan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan gedung, jalan atau bahkan monumen. Namun jarang sekali mereka mengembangkan soal KB, pendidikan atau layanan kesehatan.

Tidak hanya kepala daerah, pakar komunikasi Effendi Ghazali juga menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja nampaknya juga kurang membahas bidang kependudukan. Menurut pengamatan dia, sedikit sekali Kepala Negara membahas bidang kependudukan.

"Bicara soal program KB saja, mungkin hanya sekali Presiden membahasnya dalam setahun," beber Effendi prihatin.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal mengakui isu kependudukan dan KB kurang sexy di mata para elite politik. Isu seperti angka kematian ibu dan bayi , hak reproduksi perempuan, ledakan penduduk dan lain-lain, menurut Fasli, jarang diangkat sebagai isu utama pada kegiatan pemilu kada di daerah.

Senada dengan para pembicara di atas, kurang pedulinya para elite pada masalah kependudukan berdampak negatif bagi implementasi kebijakan negara. Dia mencontohkan sampai saat ini belum terbit peraturan pemerintah (PP) sebagai implementasi UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain itu, kini belum semua daerah kabupaten/kota yang memiliki lembaga yang mengurusi soal KB dan kependudukan secara khusus. Walhasil program KB yang sempat maju di era Orde Baru menjadi amburadul di era Reformasi.

Imbasnya, lanjut Fasli, dalam lima tahun terakhir cakupan peserta baru KB hanya meningkat sebesar 05% sehingga jumlah penduduk semakin sulit untuk dikendalikan. Saat ini jumlah rata-rata anak perempuan usia subur (TFR) mencapai 2,6. Angka tersebut jauh dari target TFR seharusnya 2,1.

Akhirnya target TFR 2,1 yang sedianya dapat dicapai pada 2014 dimundurkan menjadi 2025.

Selain sulitnya mengendalikan jumlah kelahiran, diabaikannya bidang kependudukan selama ini telah berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada 2011 tercatat kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berda di urutan 124 dari 187 negara. Saat ini kualitas SDM kita masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darusallam, Thailand, dan Filipina. (Cornelius Eko Susanto)


Sumber

Diperparah para elit Politik yang suka pelihara gendakan, pushtun plus crot sana crot sini......
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive