Freeport Langgar UU, Pemerintah Diminta Putus Kontrak

Quote:Pemerintah Indonesia diminta untuk tegas menindaklanjuti pernyataan dari PT Freeport Indonesia yang menolak melaksanakan UU Nomor 4 Tahun 2009 terkait pelarangan ekspor bahan mentah.

Jika terus melanggar, pemerintah Indonesia harus berani memutus kontrak dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu.

Penegasan itu disampaikan oleh pengamat energi, Kurtubi, kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Minggu (18/8).

Ia meminta agar pemerintah harus bisa menjalankan UU, terlebih masalah ini berkaitan dengan perusahaan asing yang sudah beraviliasi di Indonesia selama puluhan tahun.

"Pemerintah dipilih dan dibentuk untuk melaksanakan UU, presiden juga. Jadi pihak manapun yang melanggar UU itu harus ditindak, kalau memang masih tidak mau melaksanakan, putus saja kontraknya," tegas Kurtubi.

Sementara itu, jika memang antara pemerintah Indonesia dan Freeport tidak juga menemui jalan tengah untuk permasalahan ini, pemerintah harus berani meminta Freeport untuk memberikan divestasi sebesar 51% ke pemerintah Indonesia.

"Jalan tengahnya itu ya Freeport harus memberikan kompensasi berupa divestasi sebesar 51% ke pemerintah Indonesia. Kalau memang anda tetap tidak mau, putus saja kontraknya," jelas Kurtubi.

Seperti yang diketahui, Pemerintah tetap meminta Freeport Indonesia untuk mengolah seluruh hasil tambangnya dengan membangun smelter di dalam negeri selambat-lambatnya 2014. Hal tersebut menjadikan salah satu syarat mutlak dalam UU Nomor 4/2009 tentang mineral dan batu bara yang harus dipenuhi Freeport jika ingin terus beroperasi di Tanah Air.

Nantinya, dalam aturan tersebut, perusahaan tambang dilarang untuk mengekspor hasil bahan mentah, tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri. Namun tampaknya kewajiban itu mendapat penolakan dari Freeport karena dapat mengurangi keuntungan mereka yang sangat besar dari cadangan emas di Papua.


sumber

kira-kira berani nggak ya?

SHARE THIS POST: