Keterlibatan Ahok Center dalam pengelolaan Coorporate Social Responcibility (CSR) dari swasta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menjadi polemik. Rencananya DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta , Endang Widjajanti untuk menjelaskan masalah ini.
Ahmad Husin Alaydrus, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi anggaran, menegaskan pemanggilan Endang akan dilakukan pada Jumat (23/8). �Kami hanya ingin mengetahui sejauh mana peran Ahok Center dalam pengelolaan CSR tersebut, sehingga tidak salah tafsir di masyarakat,� ujarnya, Selasa (20/8).
Politisi Partai Demorat ini berharap pemanggilan ini tidak politisir, karena hanya meminta penjelasan dari unit kerja tersebut. Pasalnya, keterlibatan tim relawan pemenangan Ahok dalam Pemilukada DKI Jakarta beberapa waktu sangatlah rentan dengan penyimpangan. �Sesuai dengan aturan memang tidak dibenarkan adanya pihak ketiga untuk mengelola CSR. Karena itu kami selaku anggota dewan ingin mengetahui alasan dilibatkannya tim relawan tersebut,� ucapnya.
LAPORKAN KPK
Sementara itu, terlibatnya Ahok Center dalam mendistribusikan CSR dari perusahaan dinilai banyak pihak sudah salah langkah. Karena itu, Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) juga akan melaporkan kasus ini langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu, mengatakan dengan melibatkan Ahok Center dalam pendistribusian bantuan CSR oleh Wakil Gubernur Ahok sudah terindikasi dalam tindakan korupsi.
Pengamat Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf, menilai langkah Ahok menggunakan Ahok Center dalam pendistribusian bantuan CSR di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Sebab, Ahok Center merupakan milik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. (guruh/st)
Sumber Berita
Tinggal Tunggu Klarifikasi dari yang punya Gawe...![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/cool2.gif "Cool")
Ahmad Husin Alaydrus, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi anggaran, menegaskan pemanggilan Endang akan dilakukan pada Jumat (23/8). �Kami hanya ingin mengetahui sejauh mana peran Ahok Center dalam pengelolaan CSR tersebut, sehingga tidak salah tafsir di masyarakat,� ujarnya, Selasa (20/8).
Politisi Partai Demorat ini berharap pemanggilan ini tidak politisir, karena hanya meminta penjelasan dari unit kerja tersebut. Pasalnya, keterlibatan tim relawan pemenangan Ahok dalam Pemilukada DKI Jakarta beberapa waktu sangatlah rentan dengan penyimpangan. �Sesuai dengan aturan memang tidak dibenarkan adanya pihak ketiga untuk mengelola CSR. Karena itu kami selaku anggota dewan ingin mengetahui alasan dilibatkannya tim relawan tersebut,� ucapnya.
LAPORKAN KPK
Sementara itu, terlibatnya Ahok Center dalam mendistribusikan CSR dari perusahaan dinilai banyak pihak sudah salah langkah. Karena itu, Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) juga akan melaporkan kasus ini langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu, mengatakan dengan melibatkan Ahok Center dalam pendistribusian bantuan CSR oleh Wakil Gubernur Ahok sudah terindikasi dalam tindakan korupsi.
Pengamat Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf, menilai langkah Ahok menggunakan Ahok Center dalam pendistribusian bantuan CSR di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Sebab, Ahok Center merupakan milik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. (guruh/st)
Sumber Berita
Tinggal Tunggu Klarifikasi dari yang punya Gawe...
