Ahok: Pemprov DKI Sering Kalah di Pengadilan
Saat terjadi sengketa, bukti administrasi DKI tidak kuat.
![[imagetag]](http://us.media.viva.co.id/thumbs2/2012/09/12/170775_pertumbuhan-ruang-terbuka-hijau-di-jakarta-tidak-seimbang_663_382.jpg)
Taman kota di Jakarta
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebutkan saat ini banyak aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum terdata. Saat terjadi sengketa kepemilikan, DKI kerap mengalami kekalahan di pengadilan.
Menurut Ahok, salah satu penyebab terjadinya hal tersebut karena pengembang yang melaksanakan kewajiban fasilitas sosial tidak menyelesaikan masalah surat-surat termasuk sertifikat kepemilikannya. Saat terjadi sengketa, bukti administrasinya tidak kuat
"Jadi banyak sekali fasilitas sosial dari pegembang yang sudah diserahkan kepada kita. Kita sudah pakai untuk taman tapi suratnya tidak pernah beres. Terus ada oknum yang tahu, taman itu lalu diperjual-belikan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2013
Agar aset yang lemah secara administrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan sensus kepemilikan aset milik DKI.
Kata Ahok, selain ada sensus ada juga kerjasama dengan berbagai lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Nah ini model-modelnya harus ada sensus, kemudian ada komitmen, tapi KPK juga harus bantu, BPK dan BPKP saya tidak tahu juga kalau masih tidak ada keberanian pasti kecolongan. Kita di pengadilan sering kalah. Aset hilang karena tidak ada bukti tertulis," katanya
Ahok menambahkan, permasalahan lainnya adalah karena sengketa aset itu adalah masalah yudikatif. Kata dia, pemprov tidak bisa berbuat apa-apa apabila aset sudah menjadi sengketa. Karena kewenangan ada pada pihak pengadilan. (eh)
Sumber:
http://us.metro.news.viva.co.id/news...-di-pengadilan
Ternyata Pemda DKI juga sering kalah di pengadilan, saya baru tahu.....![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/bingungs.gif "Bingung (S)")
Saat terjadi sengketa, bukti administrasi DKI tidak kuat.
Taman kota di Jakarta
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebutkan saat ini banyak aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum terdata. Saat terjadi sengketa kepemilikan, DKI kerap mengalami kekalahan di pengadilan.
Menurut Ahok, salah satu penyebab terjadinya hal tersebut karena pengembang yang melaksanakan kewajiban fasilitas sosial tidak menyelesaikan masalah surat-surat termasuk sertifikat kepemilikannya. Saat terjadi sengketa, bukti administrasinya tidak kuat
"Jadi banyak sekali fasilitas sosial dari pegembang yang sudah diserahkan kepada kita. Kita sudah pakai untuk taman tapi suratnya tidak pernah beres. Terus ada oknum yang tahu, taman itu lalu diperjual-belikan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2013
Agar aset yang lemah secara administrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan sensus kepemilikan aset milik DKI.
Kata Ahok, selain ada sensus ada juga kerjasama dengan berbagai lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Nah ini model-modelnya harus ada sensus, kemudian ada komitmen, tapi KPK juga harus bantu, BPK dan BPKP saya tidak tahu juga kalau masih tidak ada keberanian pasti kecolongan. Kita di pengadilan sering kalah. Aset hilang karena tidak ada bukti tertulis," katanya
Ahok menambahkan, permasalahan lainnya adalah karena sengketa aset itu adalah masalah yudikatif. Kata dia, pemprov tidak bisa berbuat apa-apa apabila aset sudah menjadi sengketa. Karena kewenangan ada pada pihak pengadilan. (eh)
Sumber:
http://us.metro.news.viva.co.id/news...-di-pengadilan
Ternyata Pemda DKI juga sering kalah di pengadilan, saya baru tahu.....
