BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengatakan tim perwakilan Pemerintah Aceh yang akan kembali membahas sejumlah kewenangan Aceh dengan Pemerintah Pusat dalam waktu dekat, akan meminta pengaliihan aset bandara dan pelabuhan di seluruh Aceh, yang kini menjadi aset dan dikelola pusat.
"Hal ini telah disampaikan beberapa waktu lalu, dimana dalam pertemuan dengan pemerintah pusat, telah disetujui aset tersebut diserahkan dalam 5 tahun ini, karena pusat menilai Aceh belum mampu mengelola bandara dan pelabuhan. Namun, kami akan meminta pusat untuk menyerahkan aset tersebut dalam tahun ini juga," kata Nurzahri kepada acehonline.info, Senin (26/8) di DPR Aceh.
Jika pengalihan aset bandara dan pelabuhan dilakukan pada taun ini, Nurzahri menjelaskan, aset tersebut tetap dikelola oleh pemerintah pusat, melalui BUMN. "Namun asetnya sudah beralih menjadi hak Aceh," ujar Nurzahri.
Hal itu dilakukan, kata Nurzahri, dikarenakan belum adanya kesepakatan yang jelas dengan pemerintah pusat, mengenai pengalihan aset bandara dan pelabuhan tersebut.
"Jangan sampai 5 tahun ke depan, kami sudah tidak lagi menjabat, maka Pemerintah Aceh atau DPR Aceh tidak memiliki pegangan. Untuk itu, kami akan mendesak penyerahan dokumen pengelolaan diserahkan tahun ini, serta menyerahkan pengelolaanya kepada BUMN selama 5 tahun, untuk kesiapan Aceh mengelola sendiri," kata Nurzahri.
"Ini yang juga akan menjadi fokus kami, selain membahas persoalan bendera dan kewenangan Aceh lainnya. Semoga saja pemerintah pusat dapat menyetujuinya, agar pendapatan Aceh meningkat, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh," tambahnya.(sumber)
Mantap,, harus bisa mandiri,,,, apalagi soal cari duit,,,![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/iloveindonesias.gif "I Love Indonesia (S)")
"Hal ini telah disampaikan beberapa waktu lalu, dimana dalam pertemuan dengan pemerintah pusat, telah disetujui aset tersebut diserahkan dalam 5 tahun ini, karena pusat menilai Aceh belum mampu mengelola bandara dan pelabuhan. Namun, kami akan meminta pusat untuk menyerahkan aset tersebut dalam tahun ini juga," kata Nurzahri kepada acehonline.info, Senin (26/8) di DPR Aceh.
Jika pengalihan aset bandara dan pelabuhan dilakukan pada taun ini, Nurzahri menjelaskan, aset tersebut tetap dikelola oleh pemerintah pusat, melalui BUMN. "Namun asetnya sudah beralih menjadi hak Aceh," ujar Nurzahri.
Hal itu dilakukan, kata Nurzahri, dikarenakan belum adanya kesepakatan yang jelas dengan pemerintah pusat, mengenai pengalihan aset bandara dan pelabuhan tersebut.
"Jangan sampai 5 tahun ke depan, kami sudah tidak lagi menjabat, maka Pemerintah Aceh atau DPR Aceh tidak memiliki pegangan. Untuk itu, kami akan mendesak penyerahan dokumen pengelolaan diserahkan tahun ini, serta menyerahkan pengelolaanya kepada BUMN selama 5 tahun, untuk kesiapan Aceh mengelola sendiri," kata Nurzahri.
"Ini yang juga akan menjadi fokus kami, selain membahas persoalan bendera dan kewenangan Aceh lainnya. Semoga saja pemerintah pusat dapat menyetujuinya, agar pendapatan Aceh meningkat, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh," tambahnya.(sumber)
Mantap,, harus bisa mandiri,,,, apalagi soal cari duit,,,
