Saya tak habis pikir deh dengan pemerintah yang �ngebet� mau beli 7% saham Newmont. Kenapa mereka tidak mengalah saja sih dengan Pemda NTB yang jelas-jelas punya hak utama memiliki saham tersebut? Saham Newmont ini memang menuai banyak perdebatan. Tapi kalau merunut pada UU yang ada, toh memang seharusnya Pemda (Pemerintah Daerah) yang punya kesempatan terlebih dahulu untuk membelinya.
Seperti kita ketahui, sebelumnya Pemerintah Pusat belum dapat menentukan apakah jadi atau tidak membeli saham Newmont. Di sisi lain Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sudah mulai menyiapkan dana untuk mengeksekusi saham tersebut. Baru kemudian, Chatib Basri (Menkeu) mengeluarkan pernyataan bila Pemerintah Pusat jadi membelinya.
Di kalangan pemerintah ternyata muncul pendapat lain. Hatta Rajasa (Menteri Perekonomian) tidak mau bila saham tersebut dibeli oleh pusat. Ia berpendapat jika sebaiknya saham tersebut dibeli oleh Pemda NTB. Hal ini juga mengacu pada perundang-undangan yang ada.
![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/2013/07/29/3531187_20130729033259.jpg)
Lalu kenapa sih alasannya Pemerintah Pusat �ngebet� ingin beli saham? Kabarnya sih mereka tidak mau lagi tuh ada muatan tertentu seperti waktu yang lalu. Padahal menurut Hatta, bila Pemerintah Pusat menginginkan agar hal serupa tak terulang kembali, ya sebaiknya justru regulasi dan pengawasannya saja yang diperketat.
Quote:�Kalau tidak suka siapa dibalik itu (pemerintah daerah) maka dibatasi dan syaratnya tunjukan uangnya dan sumbernya, transparasi,� ujar Hatta.
Kutipan di atas membuat saya berpikir, iya juga ya. Jangan gara-gara asumsi berlebihan yang diselimuti kata �waspada�, Pemerintah Pusat justru bersikap sangat egois dengan tidak mempersilahkan Pemda terlebih dahulu untuk membeli sisa saham divestasi Newmont tersebut. Sangat disayangkan bila terjadi seperti itu. Bila pusat memaksakan untuk membeli malahan terkesan sangat �maruk�. Padahal semua juga sependapat jika masyarakat daerah (NTB) adalah pihak pertama yang seharusnya merasakan langsung dari divestasi saham ini.
Kalau begini, kapan Pemerintah Pusat mau terbuka hatinya ya? Memaksakan ingin beli, tapi nyatanya SPA oleh PIP saja mau diperpanjang lagi? Tanya kenapa??
Sumber:
Jurnas.com - Hatta Minta Pemda Kelola Newmont
Seperti kita ketahui, sebelumnya Pemerintah Pusat belum dapat menentukan apakah jadi atau tidak membeli saham Newmont. Di sisi lain Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sudah mulai menyiapkan dana untuk mengeksekusi saham tersebut. Baru kemudian, Chatib Basri (Menkeu) mengeluarkan pernyataan bila Pemerintah Pusat jadi membelinya.
Di kalangan pemerintah ternyata muncul pendapat lain. Hatta Rajasa (Menteri Perekonomian) tidak mau bila saham tersebut dibeli oleh pusat. Ia berpendapat jika sebaiknya saham tersebut dibeli oleh Pemda NTB. Hal ini juga mengacu pada perundang-undangan yang ada.
Lalu kenapa sih alasannya Pemerintah Pusat �ngebet� ingin beli saham? Kabarnya sih mereka tidak mau lagi tuh ada muatan tertentu seperti waktu yang lalu. Padahal menurut Hatta, bila Pemerintah Pusat menginginkan agar hal serupa tak terulang kembali, ya sebaiknya justru regulasi dan pengawasannya saja yang diperketat.
Quote:�Kalau tidak suka siapa dibalik itu (pemerintah daerah) maka dibatasi dan syaratnya tunjukan uangnya dan sumbernya, transparasi,� ujar Hatta.
Kutipan di atas membuat saya berpikir, iya juga ya. Jangan gara-gara asumsi berlebihan yang diselimuti kata �waspada�, Pemerintah Pusat justru bersikap sangat egois dengan tidak mempersilahkan Pemda terlebih dahulu untuk membeli sisa saham divestasi Newmont tersebut. Sangat disayangkan bila terjadi seperti itu. Bila pusat memaksakan untuk membeli malahan terkesan sangat �maruk�. Padahal semua juga sependapat jika masyarakat daerah (NTB) adalah pihak pertama yang seharusnya merasakan langsung dari divestasi saham ini.
Kalau begini, kapan Pemerintah Pusat mau terbuka hatinya ya? Memaksakan ingin beli, tapi nyatanya SPA oleh PIP saja mau diperpanjang lagi? Tanya kenapa??
Sumber:
Jurnas.com - Hatta Minta Pemda Kelola Newmont
