Semakin Mengikuti Pemberitaan, Semakin Negatif Pandangan Terhadap Politik
Selasa, 23 Juli 2013 , 22:42:00 WIB
RMOL. Semakin sering seseorang mengikuti berita politik, maka semakin negatif pandangannya terhadap politisi. Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik di Tanah Air semakin turun. Demikian hasil riset terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan pada pertengahan Juni 2013 lalu. "Kepercayaan publik kita terhadap lembaga politik terlihat variatif. Namun, trust politik warga pada DPR, partai politik, dan politisi secara umum defisit," kata Direktur IPI Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi bertajuk 'Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik' di Hotel Kempinsky Jakarta, Selasa (23/7).
Menurutnya, kepercayaan kepada politik semakin ambrol ketika masyarakat mengikuti berita politik di media massa maupun jejaring sosial. Intensitas masyarakat dalam mengikuti berita politik itu dinilai turut mempengaruhi buruknya perspektif masyarakat pada politik. Sebanyak 72 persen responden menyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya. Serta pesimis bahwa politisi akan memenuhi janji politiknya. Tak sedikit juga menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi. "Ada dua dari sepuluh pemilih kita yang mengakses internet. Bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan bahwa semakin sering mengakses internet, maka semakin rendah kepercayaan pada politik, dan semakin jelek pandangan pada politisi," jelas Burhanuddin.
Survei IPI digelar pada 19-27 Juni dengan sampel sebanyak 2.290 orang. Margin of error sebesar kurang lebih 2.1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei menjadikan lima instusi politik sebagai subjek pertanyaan, yakni presiden, menteri, DPR, partai politik, dan politisi. Responden dipilih secara random dengan prosedur multistage random sampling. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen, dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
http://www.rmol.co/read/2013/07/23/1...hadap-Politik-
SBY Marahi Menteri: "Saudara Lihat Pasar? Saudara Dengar Media Sosial Tidak?"
Sabtu, 13 Juli 2013 | 13:57 WIB
![[imagetag]](http://assets.kompas.com/data/photo/2012/11/09/1647154-presiden-sby-780x390.jpg)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
JAKARTA, KOMPAS.com � Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak bisa menahan amarahnya kepada para menteri dalam rapat terbatas yang dilakukan pada Sabtu (13/7/2013) di Landasan Udara Halim Perdanakusuma. Meski dengan nada datar, pernyataan SBY langsung menyindir para menteri terkait, seperti Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan soal kenaikan harga daging sapi. "Daging sapi saya kira instruksi saya sudah sangat jelas, Wapres juga sangat jelas, Menteri Perekonomian juga sudah pimpin beberapa kali pertemuan, tapi implementasinya lama. Terus terang saya tidak sabar, sama dengan tidak sabarnya rakyat, mbulet," ujar Presiden SBY.
SBY juga mengingatkan para pembantunya untuk memiliki tiga rasa, yakni sense of crisis, sense of urgency, dan sense of responsibility. "Saudara lihat pasar tidak? Saudara dengarkan social media tidak? Mentan harus punya sense of crisis, Kabulog, Mendag, sense of urgency dan sense of responsibility," ujar SBY.
SBY menegaskan bahwa rapat kali ini harus merumuskan aksi secepatnya. Dalam hitungan hari, SBY berharap sudah ada perubahan harga daging sapi yang kini tak terkontrol. "Ingat kasus kejadian kebakaran ladang di Riau kemarin, begitu all out, bersinergi, tidak saling tunggu, berkoordinasi dengan baik, cepat sekali dalam waktu satu minggu hampir selesai," imbuh SBY.
Saat ini, harga daging terus merangkak naik dari yang sebelumnya Rp 50.000 kini sudah mencapai Rp 70.000-Rp 100.000 pada Juli 2013. Kenaikan harga daging sapi tersebut merupakan salah satu kenaikan lima komoditas bahan pangan yang melonjak akhir-akhir ini. Impor daging sapi pun akan dilakukan untuk menstabilkan harga. Namun, realisasi impor ini terlambat. Menteri BUMN Dahlan Iskan menuding keterlambatan realisasi impor daging sapi karena sulitnya perizinan yang diberikan pemerintah.
Sebelumnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan memasok sebanyak 800 ton daging sapi beku asal Australia dengan menggunakan angkutan udara supaya bisa masuk ke pasar dalam waktu dekat. Daging sapi beku sebanyak 800 ton tersebut merupakan bagian dari total alokasi kuota untuk Bulog sebanyak 3.000 ton daging sapi beku yang importasinya dikhususkan untuk operasi pasar demi menciptakan stabilitas harga daging sapi.
http://nasional.kompas.com/read/2013....Sosial.Tidak.
SBY Instruksikan Kepala Daerah, Polisi dan TNI Aktif di Jejaring Sosial
Jumat, 30 November 2012 14:44 WIB
SRIPOKU.COM, JAKARTA - Perkembangan pesat teknologi membuat penyebaran informasi semakin cepat, khususnya melalui jejaring sosial di dunia maya. Namun, mudahnya peredaran informasi itu terkadang membawa dampak negatif, terutama ketika informasi itu tidak benar. Tak jarang, beredarnya informasi yang tidak benar atau bernada provokasi menimbulkan konflik horizontal seperti terjadi di berbagai daerah. Kekerasan hingga kerusuhan terjadi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melihat permasalahan itu. Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, hingga jajaran di bawahnya serta kepala polda, kepala polres, dan jajaran di bawahnya untuk aktif di jejaring sosial. Instruksi Presiden itu disampaikan ketika memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala polda, kepala polres, panglima kodam, dan komandan korem seluruh Indonesia, di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (30/11/2012). "Sekarang era media sosial, masuklah di situ. Jangan dibiarkan berita yang tidak benar, menghasut, memprovokasi, tidak akurat. Segera masuk, luruskan, didik rakyat kita agar tidak timbulkan keonaran," kata Presiden.
Presiden juga meminta agar para kepala daerah serta pimpinan aparat keamanan selalu berkomunikasi dengan wartawan, khususnya ketika konflik terjadi. Komunikasi yang baik dengan media, kata Presiden, dapat mencegah keadaan semakin parah akibat pemberitaan yang tidak tepat. "Pers pun punya kode etik, sayang kepada bangsa dan negaranya. (Jangan membuat) pemberitaan tidak tepat, membikin makin keras, makin berdarah," ujarnya.
http://palembang.tribunnews.com/2012...ejaring-sosial
Ketua DPR: Wajar Anggota Komisi VIII DPR Tak Tahu Email Resminya
Kamis, 05/05/2011 13:10 WIB
Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menganggap wajar anggota Komisi VIII DPR tak ingat alamat resmi mereka. Menurut Marzuki, alamat resmi komisi memang tidak diperuntukkan untuk menyerap aspirasi. "Email Komisi itu untuk keperluan internal, jadi tidak salah mereka tidak tahu," ujar Marzuki kepada detikcom, Kamis (5/5/2011). Marzuki menuturkan, mekanisme penyerapan aspirasi sudah dipersiapkan oleh DPR. Saat ini tengah dibangun sistem IT yang lebih memadai untuk masalah tersebut. "Sudah ada mekanisme yang akan diputuskan dalam penyampaian aspirasi, melalui web DPR, email, surat, atau datang langsung ke DPR. Sementara sistem IT-nya sedang dibangun," tuturnya.
Isu email ini bermula dari peristiwa ddi KJRI Melbourne, pada Rabu 27 April malam waktu setempat. Dengan percaya diri Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding -- yang memimpin studi banding RUU fakir miskin -- membuka diskusi dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) setempat. Sejumlah program dan tujuan kunjungan dipaparkan politisi PKB itu.
Hingga akhirnya sampai kepada sesi tanya jawab, tiba-tiba seorang pelajar meminta alamat email para anggota dewan. Anggota DPR itu pun menjawab, kepada para pelajar akan diberi alamat email Komisi VIII. Ada juga celetukan yang meminta agar tiap anggota dewan memberi alamat email masing-masing. Namun anggota Komisi VIII sepertinya sudah sepakat. Alamat email yang diberikan alamat resmi Komisi VIII. Dalam video di Youtube bertajuk 'Email resmi Komisi 8 DPR RI' juga terlihat, anggota DPR berjaket hitam sibuk meminta kepada stafnya dan juga rekannya, apakah alamat email Komisi VIII. Hingga akhirnya keluar ucapan dari seorang anggota DPR perempuan, "Alamat email Komisi VIII @yahoo.com."
Dalam video yang diunggah PPI Australia pada 30 April itu, ucapan soal alamat email ini diulang beberapa kali. Diselipkan kata-kata "What??" dan "Sekali lagi, Bu?", atas penyebutan alamat email itu. Seolah tidak percaya, parlemen Indonesia memakai alamat email gratisan bukan 'go.id' seperti lazimnya. "Komisi 8 @yahoo.com," ucap ibu itu. Keriuhan sempat terjadi. Para pelajar meminta kejelasan alamat email, hingga kemudian seorang pria mengulang dengan keras alamat email itu. "Ya itu, alamat staf ahli Komisi," imbuh pria yang memegang mic.
Video yang diunggah di youtube itu sejatinya dipakai sebagai alat sindiran. Hingga kini sudah ada 6.178 orang yang melihat video itu. Lalu apakah alamat email resmi Komisi VIII DPR? Belum ada yang tahu. Persoalan muncul, ternyata alamat email itu tidak ada. detikcom yang juga mencoba berbagai kombinasi alamat email KomisiVIII@yahoo.com, Komisi8@yahoo.com, juga Komisidelapan@yahoo.com memastikan tidak ada alamat email itu yang dipegang anggota dewan yang terhormat. Bagi yang ingin melihat Video Email Komisi VIII DPR yang Jadi Lelucon di Youtube itu, berikut videonya:
http://news.detik..com/read/2011/05/...email-resminya
![[imagetag]](http://img.youtube.com/vi/8dEjGOPfAqA/0.jpg)
Sebut Media 'Surat kaleng', Jero Wacik Dipolisikan Wartawan Online
Senin, 15-07-2013 11:29
JAKARTA, PESATNEWS- Ikatan Wartawan Online (IWO) hari ini akan melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik ke Mabes Polri terkait pernyataannya yang dinilai menghina media online. "Hari ini, Senin, (15/7), Ketua Umum IWO didampingi para Advokad dalam Tim Hukum Kehormatan Martabat IWO, akan melaporkan Menteri ESDM, Jero Wacik ke Bareskrim Mabes Polri, pukul 10.00 WIB," kata Sekretaris Jenderal IWO, Witanto kepada pesatnews.
Menurutnya, langkah tersebut sebagai realisasi dari sikap IWO atas pernyataan Jero yang dinilai menghina media online, yakni media online sama dengan "surat kaleng". Seperti diberitakan sebelumnya, IWO akan melaporkan Jero Wacik ke Mabes Polri karena pernyataannya yang menyebut media online tidak jelas dan pemberitaannya seperti 'surat kaleng'. "Atas dasar penyataan itu, kami akan membawa permasalaan itu ke ranah hukum, dengan cara melaporkan Jero Wacik ke Bareskrim Mabes Polri," kata Ketua Umum IWO, Kresna Budhi Candra di Jakarta, Sabtu kemarin, (13/7).
Kresna mengatakan, Jero akan dilaporkan ke Mabes Polri dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal-pasal seperti yang diatur dalam KUHP, terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan. "Ini kami lakukan agar tidak lahir 'Jero Wacik' lainnya yang bebas melanggar peraturan perundangan dan peradaban," pungkasnya.
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...artawan-online
--------------------------
Ini pasti salah satunya sumbangan kaskus sebagai media sosial, yang bikin rakyat se level pendidikan SMP pun, kini jadi melek politik. Makanya, kalau anak anda masih SD atau SMP, jangan diizinkan ngaskus dulu, apalagi di forum BP. Asal tahu aja bahwa tahun 2013 ini diperkirakan ada 82 juta pengguna internet di Indonesia, dan sekitar 70 persenya suka chattingan dan buka internet via smartphone. nah, menu berita yang mereka suka akses itu, rata-rata facebook, twitter, skype, dan media sosial seperti kaskus, kompasiana, detik..com dan sejenisnya. Kaskus berada pada urutan teratas untuk media sosial, makanya informasi yang di up-load ke media sosial ini sering menjadi 'trendy topic' di media sosial lainnya. Sayang, itu pejabat kita banyak yang gaptek dengan teknologi informasi berbasis media sosial itu. Satu-satunya yang mulai doyan dengan internet khususnya media sosail, hanya Pak SBY ...![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/sumbangan/14.gif "Big Grin")
.
![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/ngakak.gif "Ngakak")
Selasa, 23 Juli 2013 , 22:42:00 WIB
RMOL. Semakin sering seseorang mengikuti berita politik, maka semakin negatif pandangannya terhadap politisi. Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik di Tanah Air semakin turun. Demikian hasil riset terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan pada pertengahan Juni 2013 lalu. "Kepercayaan publik kita terhadap lembaga politik terlihat variatif. Namun, trust politik warga pada DPR, partai politik, dan politisi secara umum defisit," kata Direktur IPI Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi bertajuk 'Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik' di Hotel Kempinsky Jakarta, Selasa (23/7).
Menurutnya, kepercayaan kepada politik semakin ambrol ketika masyarakat mengikuti berita politik di media massa maupun jejaring sosial. Intensitas masyarakat dalam mengikuti berita politik itu dinilai turut mempengaruhi buruknya perspektif masyarakat pada politik. Sebanyak 72 persen responden menyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya. Serta pesimis bahwa politisi akan memenuhi janji politiknya. Tak sedikit juga menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi. "Ada dua dari sepuluh pemilih kita yang mengakses internet. Bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan bahwa semakin sering mengakses internet, maka semakin rendah kepercayaan pada politik, dan semakin jelek pandangan pada politisi," jelas Burhanuddin.
Survei IPI digelar pada 19-27 Juni dengan sampel sebanyak 2.290 orang. Margin of error sebesar kurang lebih 2.1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei menjadikan lima instusi politik sebagai subjek pertanyaan, yakni presiden, menteri, DPR, partai politik, dan politisi. Responden dipilih secara random dengan prosedur multistage random sampling. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen, dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
http://www.rmol.co/read/2013/07/23/1...hadap-Politik-
SBY Marahi Menteri: "Saudara Lihat Pasar? Saudara Dengar Media Sosial Tidak?"
Sabtu, 13 Juli 2013 | 13:57 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
JAKARTA, KOMPAS.com � Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak bisa menahan amarahnya kepada para menteri dalam rapat terbatas yang dilakukan pada Sabtu (13/7/2013) di Landasan Udara Halim Perdanakusuma. Meski dengan nada datar, pernyataan SBY langsung menyindir para menteri terkait, seperti Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan soal kenaikan harga daging sapi. "Daging sapi saya kira instruksi saya sudah sangat jelas, Wapres juga sangat jelas, Menteri Perekonomian juga sudah pimpin beberapa kali pertemuan, tapi implementasinya lama. Terus terang saya tidak sabar, sama dengan tidak sabarnya rakyat, mbulet," ujar Presiden SBY.
SBY juga mengingatkan para pembantunya untuk memiliki tiga rasa, yakni sense of crisis, sense of urgency, dan sense of responsibility. "Saudara lihat pasar tidak? Saudara dengarkan social media tidak? Mentan harus punya sense of crisis, Kabulog, Mendag, sense of urgency dan sense of responsibility," ujar SBY.
SBY menegaskan bahwa rapat kali ini harus merumuskan aksi secepatnya. Dalam hitungan hari, SBY berharap sudah ada perubahan harga daging sapi yang kini tak terkontrol. "Ingat kasus kejadian kebakaran ladang di Riau kemarin, begitu all out, bersinergi, tidak saling tunggu, berkoordinasi dengan baik, cepat sekali dalam waktu satu minggu hampir selesai," imbuh SBY.
Saat ini, harga daging terus merangkak naik dari yang sebelumnya Rp 50.000 kini sudah mencapai Rp 70.000-Rp 100.000 pada Juli 2013. Kenaikan harga daging sapi tersebut merupakan salah satu kenaikan lima komoditas bahan pangan yang melonjak akhir-akhir ini. Impor daging sapi pun akan dilakukan untuk menstabilkan harga. Namun, realisasi impor ini terlambat. Menteri BUMN Dahlan Iskan menuding keterlambatan realisasi impor daging sapi karena sulitnya perizinan yang diberikan pemerintah.
Sebelumnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan memasok sebanyak 800 ton daging sapi beku asal Australia dengan menggunakan angkutan udara supaya bisa masuk ke pasar dalam waktu dekat. Daging sapi beku sebanyak 800 ton tersebut merupakan bagian dari total alokasi kuota untuk Bulog sebanyak 3.000 ton daging sapi beku yang importasinya dikhususkan untuk operasi pasar demi menciptakan stabilitas harga daging sapi.
http://nasional.kompas.com/read/2013....Sosial.Tidak.
SBY Instruksikan Kepala Daerah, Polisi dan TNI Aktif di Jejaring Sosial
Jumat, 30 November 2012 14:44 WIB
SRIPOKU.COM, JAKARTA - Perkembangan pesat teknologi membuat penyebaran informasi semakin cepat, khususnya melalui jejaring sosial di dunia maya. Namun, mudahnya peredaran informasi itu terkadang membawa dampak negatif, terutama ketika informasi itu tidak benar. Tak jarang, beredarnya informasi yang tidak benar atau bernada provokasi menimbulkan konflik horizontal seperti terjadi di berbagai daerah. Kekerasan hingga kerusuhan terjadi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melihat permasalahan itu. Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, hingga jajaran di bawahnya serta kepala polda, kepala polres, dan jajaran di bawahnya untuk aktif di jejaring sosial. Instruksi Presiden itu disampaikan ketika memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala polda, kepala polres, panglima kodam, dan komandan korem seluruh Indonesia, di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (30/11/2012). "Sekarang era media sosial, masuklah di situ. Jangan dibiarkan berita yang tidak benar, menghasut, memprovokasi, tidak akurat. Segera masuk, luruskan, didik rakyat kita agar tidak timbulkan keonaran," kata Presiden.
Presiden juga meminta agar para kepala daerah serta pimpinan aparat keamanan selalu berkomunikasi dengan wartawan, khususnya ketika konflik terjadi. Komunikasi yang baik dengan media, kata Presiden, dapat mencegah keadaan semakin parah akibat pemberitaan yang tidak tepat. "Pers pun punya kode etik, sayang kepada bangsa dan negaranya. (Jangan membuat) pemberitaan tidak tepat, membikin makin keras, makin berdarah," ujarnya.
http://palembang.tribunnews.com/2012...ejaring-sosial
Ketua DPR: Wajar Anggota Komisi VIII DPR Tak Tahu Email Resminya
Kamis, 05/05/2011 13:10 WIB
Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menganggap wajar anggota Komisi VIII DPR tak ingat alamat resmi mereka. Menurut Marzuki, alamat resmi komisi memang tidak diperuntukkan untuk menyerap aspirasi. "Email Komisi itu untuk keperluan internal, jadi tidak salah mereka tidak tahu," ujar Marzuki kepada detikcom, Kamis (5/5/2011). Marzuki menuturkan, mekanisme penyerapan aspirasi sudah dipersiapkan oleh DPR. Saat ini tengah dibangun sistem IT yang lebih memadai untuk masalah tersebut. "Sudah ada mekanisme yang akan diputuskan dalam penyampaian aspirasi, melalui web DPR, email, surat, atau datang langsung ke DPR. Sementara sistem IT-nya sedang dibangun," tuturnya.
Isu email ini bermula dari peristiwa ddi KJRI Melbourne, pada Rabu 27 April malam waktu setempat. Dengan percaya diri Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding -- yang memimpin studi banding RUU fakir miskin -- membuka diskusi dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) setempat. Sejumlah program dan tujuan kunjungan dipaparkan politisi PKB itu.
Hingga akhirnya sampai kepada sesi tanya jawab, tiba-tiba seorang pelajar meminta alamat email para anggota dewan. Anggota DPR itu pun menjawab, kepada para pelajar akan diberi alamat email Komisi VIII. Ada juga celetukan yang meminta agar tiap anggota dewan memberi alamat email masing-masing. Namun anggota Komisi VIII sepertinya sudah sepakat. Alamat email yang diberikan alamat resmi Komisi VIII. Dalam video di Youtube bertajuk 'Email resmi Komisi 8 DPR RI' juga terlihat, anggota DPR berjaket hitam sibuk meminta kepada stafnya dan juga rekannya, apakah alamat email Komisi VIII. Hingga akhirnya keluar ucapan dari seorang anggota DPR perempuan, "Alamat email Komisi VIII @yahoo.com."
Dalam video yang diunggah PPI Australia pada 30 April itu, ucapan soal alamat email ini diulang beberapa kali. Diselipkan kata-kata "What??" dan "Sekali lagi, Bu?", atas penyebutan alamat email itu. Seolah tidak percaya, parlemen Indonesia memakai alamat email gratisan bukan 'go.id' seperti lazimnya. "Komisi 8 @yahoo.com," ucap ibu itu. Keriuhan sempat terjadi. Para pelajar meminta kejelasan alamat email, hingga kemudian seorang pria mengulang dengan keras alamat email itu. "Ya itu, alamat staf ahli Komisi," imbuh pria yang memegang mic.
Video yang diunggah di youtube itu sejatinya dipakai sebagai alat sindiran. Hingga kini sudah ada 6.178 orang yang melihat video itu. Lalu apakah alamat email resmi Komisi VIII DPR? Belum ada yang tahu. Persoalan muncul, ternyata alamat email itu tidak ada. detikcom yang juga mencoba berbagai kombinasi alamat email KomisiVIII@yahoo.com, Komisi8@yahoo.com, juga Komisidelapan@yahoo.com memastikan tidak ada alamat email itu yang dipegang anggota dewan yang terhormat. Bagi yang ingin melihat Video Email Komisi VIII DPR yang Jadi Lelucon di Youtube itu, berikut videonya:
http://news.detik..com/read/2011/05/...email-resminya
Sebut Media 'Surat kaleng', Jero Wacik Dipolisikan Wartawan Online
Senin, 15-07-2013 11:29
JAKARTA, PESATNEWS- Ikatan Wartawan Online (IWO) hari ini akan melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik ke Mabes Polri terkait pernyataannya yang dinilai menghina media online. "Hari ini, Senin, (15/7), Ketua Umum IWO didampingi para Advokad dalam Tim Hukum Kehormatan Martabat IWO, akan melaporkan Menteri ESDM, Jero Wacik ke Bareskrim Mabes Polri, pukul 10.00 WIB," kata Sekretaris Jenderal IWO, Witanto kepada pesatnews.
Menurutnya, langkah tersebut sebagai realisasi dari sikap IWO atas pernyataan Jero yang dinilai menghina media online, yakni media online sama dengan "surat kaleng". Seperti diberitakan sebelumnya, IWO akan melaporkan Jero Wacik ke Mabes Polri karena pernyataannya yang menyebut media online tidak jelas dan pemberitaannya seperti 'surat kaleng'. "Atas dasar penyataan itu, kami akan membawa permasalaan itu ke ranah hukum, dengan cara melaporkan Jero Wacik ke Bareskrim Mabes Polri," kata Ketua Umum IWO, Kresna Budhi Candra di Jakarta, Sabtu kemarin, (13/7).
Kresna mengatakan, Jero akan dilaporkan ke Mabes Polri dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal-pasal seperti yang diatur dalam KUHP, terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan. "Ini kami lakukan agar tidak lahir 'Jero Wacik' lainnya yang bebas melanggar peraturan perundangan dan peradaban," pungkasnya.
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...artawan-online
--------------------------
Ini pasti salah satunya sumbangan kaskus sebagai media sosial, yang bikin rakyat se level pendidikan SMP pun, kini jadi melek politik. Makanya, kalau anak anda masih SD atau SMP, jangan diizinkan ngaskus dulu, apalagi di forum BP. Asal tahu aja bahwa tahun 2013 ini diperkirakan ada 82 juta pengguna internet di Indonesia, dan sekitar 70 persenya suka chattingan dan buka internet via smartphone. nah, menu berita yang mereka suka akses itu, rata-rata facebook, twitter, skype, dan media sosial seperti kaskus, kompasiana, detik..com dan sejenisnya. Kaskus berada pada urutan teratas untuk media sosial, makanya informasi yang di up-load ke media sosial ini sering menjadi 'trendy topic' di media sosial lainnya. Sayang, itu pejabat kita banyak yang gaptek dengan teknologi informasi berbasis media sosial itu. Satu-satunya yang mulai doyan dengan internet khususnya media sosail, hanya Pak SBY ...
.
