Pemimpin 2014 : Militer atau Sipil?

Banyak yang masih berharap tokoh berlatar belakang militer yang memimpin bangsa dan negara ini 2014 mendatang. Apapun latar belakang yang memimpin, hukumlah yang harus berada di paling depan. Militer aktif saja tanpa hukum tak bisa berbuat apa-apa.

Saya pengalaman ketika negara menghadapi kasus pelanggaran HAM berat dan kasus Bom Bali. Setelah ada dasar hukum, baru militer dapat bertindak. Tanpa dasar hukum, tindakan militer adalah kesewenang-wenangan.

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menegaskan kesetiaan militer kepada Undang-Undang Dasar. Tindakan militer yang berada di luar hukum tetap harus diadili. Ini menunjukkan bahwa hukum di atas segala-galanya.

Kerusakan sebuah negara berawal dari ketidakpatuhan penyelenggara negara dan rakyatnya terhadap hukum. Negara harus menciptakan hukum yang adil dan rasional serta menegakkannya dengan konsisten, terhadap siapapun. Karenanya, persoalannya kini bukanlah pemimpin berlatar belakang militer atau sipil, tapi pemimpin yang mau menegakkan hukum dengan adil.

Dengan hukum yang adil dan ditegakkan dengan konsiten, negara akan tertib, kuat dan maju. Kemakmuran takkan pernah terujud jika hukum tidak adil, tidak menjamin kepastian. Pembangunan ekonomi takkan berhasil tanpa hukum yang kuat.

Saya mengajak segenap komponen bangsa: Ayo perkuat hukum negara ini! Jangan negara ini rusak binasa karena kesalahan kita mengelolanya.

sumber : http://hankam.kompasiana.com/2013/06...il-572606.html

SHARE THIS POST: