Jakarta - Pemerintah tengah menggodok kembali proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dan kawasan industri Selat Sunda. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah beberapa kali mengundang ahli dari luar negeri untuk memastikan proyek ini aman.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Djokir) kepada detikFinance saat ditemui di Bandara Cirebon, Selasa (16/7/2013).
"Kita harus tahu persis sebenarnya yakin nggak itu bisa dibangun. Kita sering mengundang ahli-ahli dari luar negeri untuk melakukan itu. Ahli-ahli jembatan," kata Djokir.
Setelah dilakukan beberapa studi awal oleh Kementerian PU dan para ahli, Djokir memastikan, proyek Jembatan Selat Sunda yang menelan investasi hingga Rp 200 triliun tersebut layak dibangun, dan aman dari guncangan gempa ataupun letusan gunung Anak Krakatau.
"Tahan gempa bisa, kalau Krakatau meletus tidak sampai di situ," katanya.
Sampai saat ini, sumber dana pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) Rp 200 triliun belum diputuskan pemerintah. Dalam seminggu ini pemerintah akan segera memutuskan sumber pendanaan ini.
Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy S. Priatna mengatakan, ada beberapa kriteria pembiayaan tersebut, seperti bukan dari APBN, serta BUMN masuk dalam proyek tersebut, dan adanya keutamaan bagi pemrakarsa JSS ini yaitu Artha Graha milik pengusaha nasional Tomy Winata.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyebutkan Artha Graha Network selaku pemrakarsa Jembatan Selat Sunda (JSS) yang dimiliki pengusaha Tomy Winata harus menggandeng BUMN untuk menyiapkan mega proyek ratusan triliun rupiah tersebut.
"Pada prinsipnya Artha Graha (pemrakarsa) harus kerjasama dengan BUMN, dengan kedua pemda (Banten dan Lampung). Supaya lebih objektif," kata Hidayat.
Dikatakan Hidayat, nantinya proses penunjukan BUMN akan dilakukan oleh tim 7, melalui proses tender yang terbuka. Hidayat mengharapkan, BUMN yang terlibat merupakan BUMN yang 100% milik pemerintah.
"Mudah-mudahan BUMN yang 100% milik pemerintah yang ikut," katanya.
Menurutnya studi kelayakan atau feasibility study (FS) dari proyek ini harus dilakukan paling lambat pada tahun 2014 nanti, sebelum masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II selesai tahun depan.
"Mereka sebagai penyelenggara proyek akan mendapat penunjukkan dari pemerintah membuat FS, diharapkan FS harus selesai paling telat tahun depan, supaya sebelum pemerintahan ini berakhir ini sudah bisa dicanangkan," katanya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah telah kehilangan banyak waktu mempersiapkan mega proyek Jembatan Selat Sunda. Awalnya studi uji kelayakan (feasibility study/FS) selesai tahun ini.
Kenyataan ini sudah melenceng dari rencana awal, awalnya pemrakarsa konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk FS seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Persiapan proyek termasuk FS oleh permrakarsa (Artha Graha) paling lambat disiapkan 2 tahun semenjak Perpres terbit.
http://t.co/y18PppxiIk
Ada yang siap digorok ngga kalo ga terbukti ?
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Djokir) kepada detikFinance saat ditemui di Bandara Cirebon, Selasa (16/7/2013).
"Kita harus tahu persis sebenarnya yakin nggak itu bisa dibangun. Kita sering mengundang ahli-ahli dari luar negeri untuk melakukan itu. Ahli-ahli jembatan," kata Djokir.
Setelah dilakukan beberapa studi awal oleh Kementerian PU dan para ahli, Djokir memastikan, proyek Jembatan Selat Sunda yang menelan investasi hingga Rp 200 triliun tersebut layak dibangun, dan aman dari guncangan gempa ataupun letusan gunung Anak Krakatau.
"Tahan gempa bisa, kalau Krakatau meletus tidak sampai di situ," katanya.
Sampai saat ini, sumber dana pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) Rp 200 triliun belum diputuskan pemerintah. Dalam seminggu ini pemerintah akan segera memutuskan sumber pendanaan ini.
Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy S. Priatna mengatakan, ada beberapa kriteria pembiayaan tersebut, seperti bukan dari APBN, serta BUMN masuk dalam proyek tersebut, dan adanya keutamaan bagi pemrakarsa JSS ini yaitu Artha Graha milik pengusaha nasional Tomy Winata.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyebutkan Artha Graha Network selaku pemrakarsa Jembatan Selat Sunda (JSS) yang dimiliki pengusaha Tomy Winata harus menggandeng BUMN untuk menyiapkan mega proyek ratusan triliun rupiah tersebut.
"Pada prinsipnya Artha Graha (pemrakarsa) harus kerjasama dengan BUMN, dengan kedua pemda (Banten dan Lampung). Supaya lebih objektif," kata Hidayat.
Dikatakan Hidayat, nantinya proses penunjukan BUMN akan dilakukan oleh tim 7, melalui proses tender yang terbuka. Hidayat mengharapkan, BUMN yang terlibat merupakan BUMN yang 100% milik pemerintah.
"Mudah-mudahan BUMN yang 100% milik pemerintah yang ikut," katanya.
Menurutnya studi kelayakan atau feasibility study (FS) dari proyek ini harus dilakukan paling lambat pada tahun 2014 nanti, sebelum masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II selesai tahun depan.
"Mereka sebagai penyelenggara proyek akan mendapat penunjukkan dari pemerintah membuat FS, diharapkan FS harus selesai paling telat tahun depan, supaya sebelum pemerintahan ini berakhir ini sudah bisa dicanangkan," katanya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah telah kehilangan banyak waktu mempersiapkan mega proyek Jembatan Selat Sunda. Awalnya studi uji kelayakan (feasibility study/FS) selesai tahun ini.
Kenyataan ini sudah melenceng dari rencana awal, awalnya pemrakarsa konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk FS seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Persiapan proyek termasuk FS oleh permrakarsa (Artha Graha) paling lambat disiapkan 2 tahun semenjak Perpres terbit.
http://t.co/y18PppxiIk
Ada yang siap digorok ngga kalo ga terbukti ?
