judul berita : Pengamat: Kinerja Jokowi, Jangan Ditanya Lagi, Masih Berantakan...
isi berita :
Quote:JAKARTA, KOMPAS.com � Akademisi asal Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai, sejak Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, belum ada realisasi kerja nyata yang ditunjukkan olehnya. Menurutnya, apabila Jokowi berhasil maju sebagai calon presiden 2014, itu karena Jokowi hanya unggul di pemberitaan media massa setiap harinya.
"Yang membuat elektabilitas Jokowi di survei itu naik dan maju menjadi capres itu kan karena pemberitaan pers media. Kalau kinerja, jangan ditanya lagi, masih berantakan," kata Iberamsjah saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Program-program yang sudah berjalan, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan seleksi jabatan terbuka pun masih banyak menemui persoalan. Menurutnya, program-program itu ia paksa untuk berjalan cepat. Padahal, sistem dan regulasi yang digunakan masih belum sempurna.
Untuk membayar klaim rumah sakit atas KJS, menurut dia, semakin dipersulit. Hal itulah yang menyebabkan beberapa rumah sakit enggan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan KJS.
Selain itu, mangkrak-nya gaji petugas kebersihan menunjukkan Jokowi tak pandai dalam mengatur tugas staf dan bawahannya. Seleksi promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan, menurutnya, telah menabrak aturan dan semakin menyingkirkan lulusan-lulusan IPDN, yang memang dididik untuk menjadi aparat Pemprov DKI, seperti lurah dan camat.
"Birokrasi DKI itu semakin rusak. Di lelang jabatan itu, ada sistem senioritasnya. Saya tahu persis karena saya itu mengajar soal pemerintahan," kata Iberamsjah.
Kinerja Jokowi untuk mengatasi kemacetan pun, menurutnya, hingga saat ini belum kelihatan. Bahkan, Iberamsjah mengatakan kalau Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi-Basuki justru semakin macet dan lalu lintas semakin tidak teratur.
Titik banjir, yang pada tahun 2007 hanya sekitar di sembilan kecamatan, kata dia, di bawah kepemimpinan Jokowi, titik banjir justru semakin bertambah. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa banjir yang menerpa Jakarta di awal tahun 2013 lalu. Selain titik banjir yang semakin bertambah, permukiman kumuh juga semakin bertambah.
Janji Jokowi untuk tidak menggusur pedagang kaki lima (PKL), menurutnya, juga diingkari oleh Jokowi. Hal itu dibuktikan dengan penataan PKL di Tanah Abang, Jatinegara, dan Pasar Minggu.
"Jadi, intinya Jokowi itu tidak usah memikirkan elektabilitas untuk menjadi presiden. Konsentrasi saja urusi Jakarta sesuai dengan janji-janji kampanye. Masak kemarin Solo ditinggal dan membuat warga Solo kecewa, sekarang Jakarta mau ditinggal juga," tegasnya.
Aksi blusukan yang kerap dilakukan Jokowi pun dianggap sebagai upaya pencitraan, mulai dari aksinya masuk ke gorong-gorong hingga melihat tumpukan sampah di pinggir pintu air Manggarai. Dari hasil blusukan-nya itu, menurutnya, tak ada realisasi seusai ia blusukan.
Contohnya saja, Dinas Pekerjaan Umum DKI yang hingga kini tidak melebarkan diameter gorong-gorong Bundaran Hotel Indonesia. Menurutnya, ada saja wacana baru yang terlontar dari Jokowi-Basuki sehingga menutup isu lama yang seharusnya dikerjakan oleh mereka.
Selanjutnya, Jokowi pun diimbau untuk memiliki masterplan yang jelas agar ia dapat mengetahui akan dibawa ke mana Jakarta ke depannya. Melalui masterplan itu, ia bersama pejabat Pemprov DKI lainnya dapat merealisasikan program unggulan dengan jelas dan terencana.
Selain itu, Iberamsjah menuding kalau program-program unggulan yang dimiliki Jokowi hanyalah program lama atau program pemerintah sebelumnya yang hanya ia teruskan dan ia ganti namanya.
sumber berita :
Quote:http://megapolitan.kompas.com/read/2...ih.Berantakan.
komentar gw :
Quote:ah gak mau komen panjang2 ah.. intinya masih berantakan ... itu sudah
ya kan ??
edited : gk jadi komen pendek ah .. gw mau coba pake otak bodoh ini utk mencari pengetahuan
ada yang bisa bantu jawab pertanyaan gw gak .. berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah atau bahkan kepala negara untuk bisa dapat anggapan "kinerjanya sangat bagus" ?
ataukah ada peraturan presiden atau bahkan undang-undang yang menyatakan seorang kepala daerah harus bisa menyelesaikan permasalahan di daerahnya dalam waktu kurang dari 12 bulan ?
isi berita :
Quote:JAKARTA, KOMPAS.com � Akademisi asal Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai, sejak Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, belum ada realisasi kerja nyata yang ditunjukkan olehnya. Menurutnya, apabila Jokowi berhasil maju sebagai calon presiden 2014, itu karena Jokowi hanya unggul di pemberitaan media massa setiap harinya.
"Yang membuat elektabilitas Jokowi di survei itu naik dan maju menjadi capres itu kan karena pemberitaan pers media. Kalau kinerja, jangan ditanya lagi, masih berantakan," kata Iberamsjah saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Program-program yang sudah berjalan, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan seleksi jabatan terbuka pun masih banyak menemui persoalan. Menurutnya, program-program itu ia paksa untuk berjalan cepat. Padahal, sistem dan regulasi yang digunakan masih belum sempurna.
Untuk membayar klaim rumah sakit atas KJS, menurut dia, semakin dipersulit. Hal itulah yang menyebabkan beberapa rumah sakit enggan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan KJS.
Selain itu, mangkrak-nya gaji petugas kebersihan menunjukkan Jokowi tak pandai dalam mengatur tugas staf dan bawahannya. Seleksi promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan, menurutnya, telah menabrak aturan dan semakin menyingkirkan lulusan-lulusan IPDN, yang memang dididik untuk menjadi aparat Pemprov DKI, seperti lurah dan camat.
"Birokrasi DKI itu semakin rusak. Di lelang jabatan itu, ada sistem senioritasnya. Saya tahu persis karena saya itu mengajar soal pemerintahan," kata Iberamsjah.
Kinerja Jokowi untuk mengatasi kemacetan pun, menurutnya, hingga saat ini belum kelihatan. Bahkan, Iberamsjah mengatakan kalau Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi-Basuki justru semakin macet dan lalu lintas semakin tidak teratur.
Titik banjir, yang pada tahun 2007 hanya sekitar di sembilan kecamatan, kata dia, di bawah kepemimpinan Jokowi, titik banjir justru semakin bertambah. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa banjir yang menerpa Jakarta di awal tahun 2013 lalu. Selain titik banjir yang semakin bertambah, permukiman kumuh juga semakin bertambah.
Janji Jokowi untuk tidak menggusur pedagang kaki lima (PKL), menurutnya, juga diingkari oleh Jokowi. Hal itu dibuktikan dengan penataan PKL di Tanah Abang, Jatinegara, dan Pasar Minggu.
"Jadi, intinya Jokowi itu tidak usah memikirkan elektabilitas untuk menjadi presiden. Konsentrasi saja urusi Jakarta sesuai dengan janji-janji kampanye. Masak kemarin Solo ditinggal dan membuat warga Solo kecewa, sekarang Jakarta mau ditinggal juga," tegasnya.
Aksi blusukan yang kerap dilakukan Jokowi pun dianggap sebagai upaya pencitraan, mulai dari aksinya masuk ke gorong-gorong hingga melihat tumpukan sampah di pinggir pintu air Manggarai. Dari hasil blusukan-nya itu, menurutnya, tak ada realisasi seusai ia blusukan.
Contohnya saja, Dinas Pekerjaan Umum DKI yang hingga kini tidak melebarkan diameter gorong-gorong Bundaran Hotel Indonesia. Menurutnya, ada saja wacana baru yang terlontar dari Jokowi-Basuki sehingga menutup isu lama yang seharusnya dikerjakan oleh mereka.
Selanjutnya, Jokowi pun diimbau untuk memiliki masterplan yang jelas agar ia dapat mengetahui akan dibawa ke mana Jakarta ke depannya. Melalui masterplan itu, ia bersama pejabat Pemprov DKI lainnya dapat merealisasikan program unggulan dengan jelas dan terencana.
Selain itu, Iberamsjah menuding kalau program-program unggulan yang dimiliki Jokowi hanyalah program lama atau program pemerintah sebelumnya yang hanya ia teruskan dan ia ganti namanya.
sumber berita :
Quote:http://megapolitan.kompas.com/read/2...ih.Berantakan.
komentar gw :
Quote:ah gak mau komen panjang2 ah.. intinya masih berantakan ... itu sudah
ya kan ??
edited : gk jadi komen pendek ah .. gw mau coba pake otak bodoh ini utk mencari pengetahuan
ada yang bisa bantu jawab pertanyaan gw gak .. berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah atau bahkan kepala negara untuk bisa dapat anggapan "kinerjanya sangat bagus" ?
ataukah ada peraturan presiden atau bahkan undang-undang yang menyatakan seorang kepala daerah harus bisa menyelesaikan permasalahan di daerahnya dalam waktu kurang dari 12 bulan ?
