SITUS BERITA TERBARU

Jokowi Sibuk Urusi CSR, Masyarakat DiHimbau Hati2 Pola Korupsi Baru!!!

Monday, July 15, 2013
Quote:Jokowi dinilai lebih sibuk urusi dana CSR dibanding APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengancam akan 'menyembelih' pimpinan SKPD tertentu apabila sampai akhir tahun anggaran realisasi APBD tidak mencapai 98 persen.

Pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menilai Jokowi lebih cenderung dan sibuk mengurusi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dibandingkan dengan penyerapan APBD. Dana yang berasal dari CSR bisa menjadi salah satu penyebab terhalangnya pelaksanaan program yang bersumber dari APBD.

"Gubernur terlalu sibuk dengan dana CSR ketimbang melakukan monitoring terhadap penyerapan APBD 2013," ujar Amir di Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut dia, Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang penggunaan bantuan program CSR yang ditujukan ke Kepala SKPD, tidak boleh langsung digunakan. Tetapi lebih dahulu harus dimasukkan dari bagian APBD.

"Ketentuan dalam perundang-undangan ini adalah untuk menjaga agar dana CSR di satu sisi tidak dimanfaatkan sebagai gratifikasi kepada pejabat pemerintah. Dan di sisi lain untuk mencegah terjadinya pencucian uang," jelas Amir.

Oleh karena itu, menurut Amir, unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4) harus menjaga keseimbangan perekonomian daerah. "Tidak hanya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap realisasi APBD. Tetapi juga dapat melakukan pengawasan terhadap upaya penggalangan dana CSR oleh para kepala SKPD dan lainnya," tandasnya.

sumber : merdeka


Inilah yg sekarang terjadi sekarang ini, fenomena CSR. Padahal sudah berkali2 ane jelaskan kalau CSR ini bisa dibilang sebagai sogokan model baru untuk mendapatkan proyek yang lebih besar.

Waktu itu ada panastak yg menanyakan apakah CSR harus dimasukkan ke APBD terlebih dahulu di pos penerimaan. Jawaban ane tentu harus dan emang ada aturannya.

Jika CSR tidak dimasukkkan ke dalam APBD dan tidak ada laporannya, dikhawatikan akan menjadi peluang KKN model baru, di mana CSR dijadikan kedok sebagai sogokan kepada pejabat untuk mendapatkan sebuah proyek tertentu. Oleh pejabat kemudian hasil CSR itu dijadikan sebagai alat kalau itu adalah bagian adalah program dan kerjanya dan itu menggunakan APBD. Dari sinilah nanti kemudian APBD itu dikorupsi dan masuk ke kantong pejabat itu sendiri, padahal seharusya tidak keluar dana APBD sama sekali, karna yg mengeluarkan adalah swasta yg memberikan CSR itu!!!

Pola ini sudah mulai terlihat dari pemberian proyek monorail kepada E.S dan juga E.S kemudian memberikan teater kolosal ARIAH yg katanya untuk CSR.
Jadi berhati2lah terhadap kedua orang licik ini, Jokowi Ahok yg selalu apa2 menggunakan kalimat itu adalah CSR!!!

Maka itu ane selalu menyarankan supaya masyarakat juga bisa mengontrol, tidak cukup hanya APBD ditempel di mana2 yg isinya keterangan penggunaannya keluar di mana aja. Justru harus dicek apakah pengeluaran APBD itu bener2 menggunakan APBD atau hasil dari CSR?

Misalnya di APBD tertulis program pembelian nasi kotak untuk pasukan nasi kotak, nah itu harus dicek juga, apakah nasi kotak itu bener keluar dari APBD atau hasil CSR dari perusahaan tertentu yg untuk mendapatkan proyek loe harus kasih dukungan nasi kotak untuk para pasukan nasi kotak Jokowi Ahok yg mana mereka dapat digunakan sewaktu2 untuk mendukung kekuasaan mereka dan sama2 untung.
1. Pengusaha dapat untung proyek, walau musti keluar sogokan berupa suplai nasi kotak
2. Jokowi Ahok merasa untung karna namanya bersih, di mata masyarakat karna ga minta duit secara langsung dari pengusaha....
3. Pasukan nasi kotak merasa beruntung karna mendapat nasi kotak jadi mereka irit duit buat beli makan
4, Jokowi Ahok lagu2 untung mendapatkan nama dan mendapatkan dukungan dari pasukan nasi kotak karna dianggap mereka berdua peduli kepada pasukan nasi kotak.

Alur di atas sangat mudah dipahami tapi diyakini para pasukan nasi kotak tidak akan bisa mencerna pengertian simpel seperti ini. Maklum di otaknya cuman terbayang kapan mereka bisa mendapatkan jatah nasi kotak terus.

Nah, maka itulah ide ane supaya setiap pengusaha yg memberikan CSR khususnya untuk yg fasos dan fasum agar dibangunkan sebuah prasasti yg tertulis kalau ini merupakan CSR dari perusahaan X yg tujuannya untuk apa karna mendapatkan proyek apa dari Jokowi Ahok.

Yang ditunggu2 adalah transparansi CSR itu dari apa aja, dan sebagai balasannya yg memberikan CSR itu dapat apa? Bisa berikan bukti? Beranikah Jokowi Ahok menjawab tantangan ini? Kita tunggu jawaban dari para panastak!!!


[imagetag][imagetag][imagetag][imagetag][imagetag]
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive