Quote:Ini jawaban Ahok soal dana CSR yang membuat DKI seolah tergadai
Reporter : Nurul Julaikah Senin, 22 Juli 2013 10:58:37
Beberapa program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibiayai dengan dana CSR. Misalnya; biaya untuk penataan kampung deret di Tanah Tinggi Jakarta Pusat; perbaikan tanggul Latuharhari yang jebol karena banjir; fasilitas untuk Rusunawa Marunda berupa televisi, tempat tidur, kulkas dan dan pembiayaan alat berat pengerukan di Waduk Pluit.
Tentu pengusaha pemberi dana CSR syarat kepentingan, bahkan pengamat menyebut Jakarta seperti tergadai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, permintaan bantuan tersebut untuk warga Jakarta bukan digunakan secara pribadi.
"Oh mana bisa, kan orang bisa amatin kan berapa keputusan yang kami lepasin kepada mereka. Justru anda berpikir terbalik, kenapa sekarang orang bantu, bisa saya bilang kenapa anda tidak mengatakan bahwa kami tidak minta untuk pribadi. Jadi orang mau lebih baik rela untuk dapat nama kan, anda kan dapat nama," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (22/7).
Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak memungkiri jika pengusaha tersebut memiliki kepentingan dalam memberikan dana CSR. Tetapi, kepentingan yang dimaksud iklan secara gratis di program Pemprov yang dibiayai oleh perusahaan melalui CSR.
"Iya pasti ada kepentingan dong, kepentingan pengen usahannya itu lancar, dia pengen semua urusannya cepet beres," katanya.
Adapun kompensasi yang diberikan Pemprov terhadap perusahaan CSR yakni mempermudah segala izin usaha atau mendirikan bangunan. Namun, apabila usaha atau bangunan tersebut melanggar aturan maka tidak akan dipermudah. "Kita permudah (izin) tapi kalau anda melanggar saya coret, sudah berapa perusahaan yang bikin apartemen itu saya coret," terangnya.
Namun, mantan anggota komisi II DPR ini berang saat dana CSR disebut dana siluman. Ahok mengatakan apa yang dikeluarkan oleh perusahaan CSR adalah resmi dan jelas sesuai aturan. "Enggak ada dana siluman. Jelas dia bantu kok keluar dari perusahaan dia," tuturnya.
Bahkan, ia meminta untuk pemeriksaan harta kekayaan pejabat dengan gaji pas-pasan tetapi memiliki gaya hidup mewah. Ia sesumbar, pejabat-pejabat tersebut termasuk dalam kategori korupsi dan dapat digantung di monumen nasional.
"Kenapa kalian tidak ribut, kenapa tidak minta pejabat buktikan hartanya, pembayaran pajaknya, gaya hidupnya, kenapa kalian tidak ribut? Kenapa kalian tidak pernah ribut kepada saya gitu lho? Lu periksa dong, bisa digantung di monas semuanya jika mau buktiin harta itu semua, coba anda buktikan," terangnya.
Sebab perusahaan CSR yang membantu dirinya dan Jokowi untuk membangun fasilitas milik DKI justru diprotes. Apabila kepemimpinannya jadi tunduk kepada pengusaha silakan dikritik. "Apa nanti kita akan takut sama dia (pengusaha pemberi dana CSR), buktikan saja, mana yang jadikan kita takut sama pengusaha, yang mana ada aturannya kita takut," tegasnya.
Ketika ditanya Soal Hasyim yang tak lain adik Prabowo Subianto sebagai penyokong dana Pilkada Jokowi-Ahok yang kini memiliki jabatan di kebun binatang Ragunan, Ahok menganggap hal tersebut bukan balas budi. Sebab, Hasyim diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas Ragunan tanpa anggaran APBD.
"Itu keluar duit keluar waktu non. Kalau dia dikasih kebun binatang boleh kamu protes, ini disuruh urusin kebun binatang. Kalau kamu mau urusin kebun binatang ya urusin saja," tandasnya.
Seperti diberikan, pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah mengatakan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sebagian dibiayai dana CSR dibanding APBD dinilai hanya menguntung para pengusaha yang menyumbang.
"Ya kalau dibolehkan terus nanti setiap cukong-cukong akan membantu. Nanti bisa membuat Jakarta seperti tergadai," ungkap pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi wartawan, Kamis (18/7).
Menurut dia, tidak semua program harus dibiayai melalui dana CSR. Tetapi, setiap program pemerintah harus dibiayai APBD yang disusun bersama DPRD. "Kalau CSR itu sama saja dana siluman. Pasti tidak, tidak ada kepentingan. Pasti ada lah," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan dana CSR untuk beberapa program seperti penataan kampung kumuh di Tanah Tinggi Jakarta Pusat dan penataan PKL untuk perlengkapan dagang. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta ada 7 SKPD yang banyak menggunakan dana CSR.
Ke-7 dinas tersebut antara lain Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan, Dinas UMKM, Dinas Energi, Dinas Pertamanan, Dinas Pendidikan. Namun, Dinas terbesar menggunakan CSR adalah Dinas yang terkait langsung terhadap dampak besar banjir pada pertengahan Januari lalu.
"Ya yang besar itu dinas yang berkaitan dengan banjir-banjir kemarin," ucap Kepala BPKD Endang Widjajanti di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/7). Menurut dia program Dinas Energi yang menggunakan dana CSR adalah LED yang merupakan layar untuk pemasangan iklan. Sementara itu, data-data perusahaan yang memberikan dana CSR belum tertampung.
sumber
Sebaiknya para pengamat sebelum buka mulut itu cari tahu dulu duduk masalahnya dan kumpulin data yg banyak.
Nonton channel PemprovDKI di Youtube gih biar pinteran dikit. Sebagian besar CSR itu bukan berupa dana cash tapi berupa barang yg langsung digunakan unt kepentingan rakyat atau berupa program²
contohnya itu pas Tanggul Latuharhari jebol, duit darimana pemprov bisa cepat atasi kalau gak ada sumbangan para donatur. Ingat Januari 2013 APBD blm diketok palu sama HPRD.
Juga perbaikian rusun Marunda plus segala fasilitas isinya, itu semua pakai CSR. Dan pengusaha nyumbangnya pakai barang, bukan cash. Di salah satu video ada pengusaha yg kasih cek tunai 500 juta, ditolak oleh Ahok, diminta untuk kasih barang saja sesuai permintaan SKPD terkait unt rusun Marunda
Juga pengelolaan taman² nantinya akan ditangani oleh perusahaan swasta dgn imbalan boleh tulis nama di taman itu.
Masih banyak lagi kok soal CSR ini kalau telaten pantengin video² yg ratusan jumlahnya itu
Soal Hasyim itu nggak mungkin lah mau nilep duit Ragunan, total anggaran dari Pemprov aja cuma 40M setahun, sedangkan harta Hasyim kalau gak keliru sktr 8.7 T. Yg ada Hasyim bakal nombok dah. Demi nama baik dia pasti habis²an benahi Ragunan
Reporter : Nurul Julaikah Senin, 22 Juli 2013 10:58:37
Beberapa program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibiayai dengan dana CSR. Misalnya; biaya untuk penataan kampung deret di Tanah Tinggi Jakarta Pusat; perbaikan tanggul Latuharhari yang jebol karena banjir; fasilitas untuk Rusunawa Marunda berupa televisi, tempat tidur, kulkas dan dan pembiayaan alat berat pengerukan di Waduk Pluit.
Tentu pengusaha pemberi dana CSR syarat kepentingan, bahkan pengamat menyebut Jakarta seperti tergadai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, permintaan bantuan tersebut untuk warga Jakarta bukan digunakan secara pribadi.
"Oh mana bisa, kan orang bisa amatin kan berapa keputusan yang kami lepasin kepada mereka. Justru anda berpikir terbalik, kenapa sekarang orang bantu, bisa saya bilang kenapa anda tidak mengatakan bahwa kami tidak minta untuk pribadi. Jadi orang mau lebih baik rela untuk dapat nama kan, anda kan dapat nama," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (22/7).
Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak memungkiri jika pengusaha tersebut memiliki kepentingan dalam memberikan dana CSR. Tetapi, kepentingan yang dimaksud iklan secara gratis di program Pemprov yang dibiayai oleh perusahaan melalui CSR.
"Iya pasti ada kepentingan dong, kepentingan pengen usahannya itu lancar, dia pengen semua urusannya cepet beres," katanya.
Adapun kompensasi yang diberikan Pemprov terhadap perusahaan CSR yakni mempermudah segala izin usaha atau mendirikan bangunan. Namun, apabila usaha atau bangunan tersebut melanggar aturan maka tidak akan dipermudah. "Kita permudah (izin) tapi kalau anda melanggar saya coret, sudah berapa perusahaan yang bikin apartemen itu saya coret," terangnya.
Namun, mantan anggota komisi II DPR ini berang saat dana CSR disebut dana siluman. Ahok mengatakan apa yang dikeluarkan oleh perusahaan CSR adalah resmi dan jelas sesuai aturan. "Enggak ada dana siluman. Jelas dia bantu kok keluar dari perusahaan dia," tuturnya.
Bahkan, ia meminta untuk pemeriksaan harta kekayaan pejabat dengan gaji pas-pasan tetapi memiliki gaya hidup mewah. Ia sesumbar, pejabat-pejabat tersebut termasuk dalam kategori korupsi dan dapat digantung di monumen nasional.
"Kenapa kalian tidak ribut, kenapa tidak minta pejabat buktikan hartanya, pembayaran pajaknya, gaya hidupnya, kenapa kalian tidak ribut? Kenapa kalian tidak pernah ribut kepada saya gitu lho? Lu periksa dong, bisa digantung di monas semuanya jika mau buktiin harta itu semua, coba anda buktikan," terangnya.
Sebab perusahaan CSR yang membantu dirinya dan Jokowi untuk membangun fasilitas milik DKI justru diprotes. Apabila kepemimpinannya jadi tunduk kepada pengusaha silakan dikritik. "Apa nanti kita akan takut sama dia (pengusaha pemberi dana CSR), buktikan saja, mana yang jadikan kita takut sama pengusaha, yang mana ada aturannya kita takut," tegasnya.
Ketika ditanya Soal Hasyim yang tak lain adik Prabowo Subianto sebagai penyokong dana Pilkada Jokowi-Ahok yang kini memiliki jabatan di kebun binatang Ragunan, Ahok menganggap hal tersebut bukan balas budi. Sebab, Hasyim diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas Ragunan tanpa anggaran APBD.
"Itu keluar duit keluar waktu non. Kalau dia dikasih kebun binatang boleh kamu protes, ini disuruh urusin kebun binatang. Kalau kamu mau urusin kebun binatang ya urusin saja," tandasnya.
Seperti diberikan, pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah mengatakan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sebagian dibiayai dana CSR dibanding APBD dinilai hanya menguntung para pengusaha yang menyumbang.
"Ya kalau dibolehkan terus nanti setiap cukong-cukong akan membantu. Nanti bisa membuat Jakarta seperti tergadai," ungkap pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi wartawan, Kamis (18/7).
Menurut dia, tidak semua program harus dibiayai melalui dana CSR. Tetapi, setiap program pemerintah harus dibiayai APBD yang disusun bersama DPRD. "Kalau CSR itu sama saja dana siluman. Pasti tidak, tidak ada kepentingan. Pasti ada lah," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan dana CSR untuk beberapa program seperti penataan kampung kumuh di Tanah Tinggi Jakarta Pusat dan penataan PKL untuk perlengkapan dagang. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta ada 7 SKPD yang banyak menggunakan dana CSR.
Ke-7 dinas tersebut antara lain Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan, Dinas UMKM, Dinas Energi, Dinas Pertamanan, Dinas Pendidikan. Namun, Dinas terbesar menggunakan CSR adalah Dinas yang terkait langsung terhadap dampak besar banjir pada pertengahan Januari lalu.
"Ya yang besar itu dinas yang berkaitan dengan banjir-banjir kemarin," ucap Kepala BPKD Endang Widjajanti di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/7). Menurut dia program Dinas Energi yang menggunakan dana CSR adalah LED yang merupakan layar untuk pemasangan iklan. Sementara itu, data-data perusahaan yang memberikan dana CSR belum tertampung.
sumber
Sebaiknya para pengamat sebelum buka mulut itu cari tahu dulu duduk masalahnya dan kumpulin data yg banyak.
Nonton channel PemprovDKI di Youtube gih biar pinteran dikit. Sebagian besar CSR itu bukan berupa dana cash tapi berupa barang yg langsung digunakan unt kepentingan rakyat atau berupa program²
contohnya itu pas Tanggul Latuharhari jebol, duit darimana pemprov bisa cepat atasi kalau gak ada sumbangan para donatur. Ingat Januari 2013 APBD blm diketok palu sama HPRD.
Juga perbaikian rusun Marunda plus segala fasilitas isinya, itu semua pakai CSR. Dan pengusaha nyumbangnya pakai barang, bukan cash. Di salah satu video ada pengusaha yg kasih cek tunai 500 juta, ditolak oleh Ahok, diminta untuk kasih barang saja sesuai permintaan SKPD terkait unt rusun Marunda
Juga pengelolaan taman² nantinya akan ditangani oleh perusahaan swasta dgn imbalan boleh tulis nama di taman itu.
Masih banyak lagi kok soal CSR ini kalau telaten pantengin video² yg ratusan jumlahnya itu
Soal Hasyim itu nggak mungkin lah mau nilep duit Ragunan, total anggaran dari Pemprov aja cuma 40M setahun, sedangkan harta Hasyim kalau gak keliru sktr 8.7 T. Yg ada Hasyim bakal nombok dah. Demi nama baik dia pasti habis²an benahi Ragunan
