Rapat Gabungan Partai Koalisi sepakat memutuskan akan melaksanakan 4 program kompensasi dampak kenaikan BBM. Keempat program itu ialah: BLSM dalam bentuk uang tunai, Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin dan Pembagian Beras untuk orang miskin.
Kami, warga PBB, tentu kecewa dengan kenaikan BBM yang dengan seketika meningkatkan jumlah rakyat miskin. Kami hanya khawatir bahwa 4 program kompensasi dampak kenaikan BBM ini rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik, karena waktunya sudah dekat Pemilu.
Bantuan uang tunai BLSM disepakati akan dibagikan setiap bulan selama 4 sampai 5 bulan, mulai Oktober nanti sampai April 2014. Kalau BLSM dilaksanakan tiap bulan mulai Oktober sampai April 2014, maka pembagian uang akan bersentuhan dengan masa kampanye dan Pemilu. Begitu juga pemberian bantuan bagi siswa miskin akan melewati masa yang sama dengan pelaksanaan kampanye dan pencoblosan Pemilu 2014. Pembagian beras untuk orang miskin belum ditentukan jadualnya. Bisa saja nanti pembagian raskin dilaksanakan di masa kampanye Pemilu.
Rakyat miskin tentu wajib dibantu. Tetapi, rakyat miskin wajib mengetahui bahwa uang untuk program dampak kenaikan BBM itu seluruhnya diambil dari dana APBN. Jadi sesungguhnya adalah uang rakyat juga. Uang bantuan dan beras yang dibagikan itu bukanlah infaq atau sedekah dari partai tertentu, apalagi sedekah dari Presiden SBY.
Pengalaman Pemilu dan Pilpres yang lalu-lalu, uang bantuan dan pembagian raskin itu besar sekali dampaknya kepada hasil Pemilu dan Pilpres. Pemberian bantuan uang tunai dan pembagian raskin, di lapangan digambarkan seolah-olah berkat kemurahan hati partai yang berkuasa dan Presiden. Rakyat miskin yang pendidikannya rata-rata Sekolah Dasar (SD) itu, tidak paham kalau uang dan beras itu bukan kemurahan hati partai berkuasa atau Presiden.
Kenaikan BBM itu menjadi beban seluruh rakyat. Uang kenaikan itulah yang dibagi-bagikan kepada rakyat miskin agar tidak menjadi tambah miskin. Kami warga PBB menentang penyalahgunaan BLSM dan Raskin untuk membelokkan suara rakyat dalam Pemilu yang akan menguntungkan partai berkuasa. Kami menuntut Pemilu yang jurdil, agar 17 juta rakyat miskin tidak dibodohi agar memilih partai penguasa dalam Pemili 2014 nanti.
Sumber : http://hukum.kompasiana.com/2013/06/...at-566603.html![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/2013/07/02/5628375_20130702045345.jpg)
Kami, warga PBB, tentu kecewa dengan kenaikan BBM yang dengan seketika meningkatkan jumlah rakyat miskin. Kami hanya khawatir bahwa 4 program kompensasi dampak kenaikan BBM ini rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik, karena waktunya sudah dekat Pemilu.
Bantuan uang tunai BLSM disepakati akan dibagikan setiap bulan selama 4 sampai 5 bulan, mulai Oktober nanti sampai April 2014. Kalau BLSM dilaksanakan tiap bulan mulai Oktober sampai April 2014, maka pembagian uang akan bersentuhan dengan masa kampanye dan Pemilu. Begitu juga pemberian bantuan bagi siswa miskin akan melewati masa yang sama dengan pelaksanaan kampanye dan pencoblosan Pemilu 2014. Pembagian beras untuk orang miskin belum ditentukan jadualnya. Bisa saja nanti pembagian raskin dilaksanakan di masa kampanye Pemilu.
Rakyat miskin tentu wajib dibantu. Tetapi, rakyat miskin wajib mengetahui bahwa uang untuk program dampak kenaikan BBM itu seluruhnya diambil dari dana APBN. Jadi sesungguhnya adalah uang rakyat juga. Uang bantuan dan beras yang dibagikan itu bukanlah infaq atau sedekah dari partai tertentu, apalagi sedekah dari Presiden SBY.
Pengalaman Pemilu dan Pilpres yang lalu-lalu, uang bantuan dan pembagian raskin itu besar sekali dampaknya kepada hasil Pemilu dan Pilpres. Pemberian bantuan uang tunai dan pembagian raskin, di lapangan digambarkan seolah-olah berkat kemurahan hati partai yang berkuasa dan Presiden. Rakyat miskin yang pendidikannya rata-rata Sekolah Dasar (SD) itu, tidak paham kalau uang dan beras itu bukan kemurahan hati partai berkuasa atau Presiden.
Kenaikan BBM itu menjadi beban seluruh rakyat. Uang kenaikan itulah yang dibagi-bagikan kepada rakyat miskin agar tidak menjadi tambah miskin. Kami warga PBB menentang penyalahgunaan BLSM dan Raskin untuk membelokkan suara rakyat dalam Pemilu yang akan menguntungkan partai berkuasa. Kami menuntut Pemilu yang jurdil, agar 17 juta rakyat miskin tidak dibodohi agar memilih partai penguasa dalam Pemili 2014 nanti.
Sumber : http://hukum.kompasiana.com/2013/06/...at-566603.html
