Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempunyai cara dan karakter yang berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Tak jarang, pria yang akrab disapa Ahok itu melontarkan pernyataan dan ancaman yang memicu pro dan kontra di masyarakat.
Selasa (23/3/2013) kemarin, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) melayangkan somasi terhadap Ahok. APKLI menilai, ancaman Ahok yang mengatakan tidak segan untuk memenjarakan dan melaporkan PKL di Pasar Tanah Abang yang menolak direlokasi ke polisi, telah menyinggung perasaan PKL.
Namun, bukan kali ini saja Ahok melontarkan ancaman-ancaman kepada pihak-pihak yang dinilai tidak mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. inilah..com mencatat ancaman itu tidak hanya ditujukan untuk Dinas, PNS di jajaran Pemprov DKI, namun juga masyarakat termasuk pengusaha.
Ahok pun mengakui jika apa yang dilakukannya itu kerap mendapat kritikan maupun tentangan. Meski demikian, dirinya tak mempermasalahkan hal tersebut, asal langkah yang diambil sesuai konstitusi.
"Sistemnya tidak perlu dekat dengan kami. Banyak musuh, saya tidak peduli, saya patuh pada konstitusi dan bukan konstituen," tegasnya.
Bahkan tak cuma dikritik, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku, demi konstitusi, ia pun rela tak dipilih kembali sebagai gubernur atau wakil gubernur periode mendatang. Ingin tahu apa saja ancaman yang pernah dilontarkan Ahok, mari simak rangkuman berikut ini:
Tolak Peremajaan, Ahok Ancam Habisi Bajaj 2 Tak
Dalam rangka memperbaiki transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melakukan peremajaan bajaj 2 tak menjadi bajaj 4 tak berbahan bakar BBG. Namun rencana itu banyak mendapat penolakan dan protes dari pemilik bajaj.
Menanggapi aksi protes sopir bajaj 2 tak soal rencana peremajaan bajaj menjadi 4 tak BBG, Ahok mengintruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Ka Dishub) DKI untuk mengawasi kondisi bajaj 2 tak.
Wagub memberikan waktu hingga 3 sampai 6 bulan kepada sopir bajaj 2 tak. Jika dalam waktu yang diberikan, bajaj 2 tak tak beroprasi dengan baik makan akan ditarik pemgoperasiannya.
"Kalau dalam tiga hingga enam bulan, mereka tidak bisa tunjukkan fisik bajajnya, maka kita akan habiskan," kata Ahok pada 8 Juli lalu.
Menurutnya, para pemilik dan sopir bajaj dua tak salah paham dengan istilah tender yang dilakukan Pemprov DKI. Ia menjelaskan, dalam tender itu bajaj dua tak akan dimusnahkan, Ahok memastikan sopir bajak dua tak tidak akan menjadi pengangguran. Karena mereka akan ditampung oleh perusahaan yang memenangi tender pengadaan bajaj.
Lakukan Pungli, PNS Akan Dimasukan ke Penjara
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan mempidanakan pejabat maupun oknum pengawai negeri sipil (PNS), yang menarik pungutan tidak resmi atau pungutan liar kepada para pedagang kaki lima (PKL).
"Kalau ada indikasi hukum, kita bisa melaporkan mereka karena memungut Pungli. Kalau memang benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa masukkan ke penjara," tegasnya pada 12 Desember 2012.
Pungli yang dimaksud adalah jika ada penarikan uang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Ahok melanjutkan pungli sama saja dengan melakukan tindakan mencuri uang.
"Ya namanya ada orang melakukan pencurian uang namanya pidana, itu saja. Kalau pidana itu urusannya polisi. Ya siapa pun curi uang bisa lapor polisi bisa kena," katanya.
Nekat Demo, Guru Honorer Terancam Tak Naik Gaji
Bukan cuma pejabat dan PNS yang dilingkungan Pemprov DKI Jakarta saja yang mendapat ancaman dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan pria yang akrab disapa Ahok itu pernah menyampaikan ancaman ke guru honorer, saat berunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Kasih tahu mereka, demo itu dilakukan kalau kami tidak mau mendengar aspirasi mereka. Saya sudah ngomong kok, siapa saja bisa temuin saya. Kenapa musti demo, bikin macet aja," katanya di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Menurutnya, dampak dari aksi demo akan merugikan banyak pihak, seperti kemacetan dan mengganggu aktifitas warga Jakarta lainnya. Untuk itu Ahok meminta penyampaian aspirasi para guru honorer dapat dilakukan langsung menemuinya di Balaikota.
Namun jika guru honorer tetap bersikeras melakukan aksi dengan menggelar demontrasi dalam menuntut pengangkatan sebagai CPNS dan kenaikan gaji, dirinya pun mengancam tak akan memenuhi tuntutan tersebut.
"Mau aksi-aksian demo? Supaya dilihat orang? Ya sudah, kita tidak mau naikkin gajinya, kalau begitu caranya. Kalau demo, gaji tidak mau kita naikin karena bikn macet. Kenapa? Karena mereka dapat temui saya dengan mudah. Tapi kalau mereka masih demo, berarti tidak mau diuruskan kan. Ya sudah demo saja terus," tegasnya.
Ogah Pindah ke Jalur Busway, Ahok Ancam PPD
Untuk membenahi sistem transportasi di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menginginkan adanya integrasi antara PPD dan TransJakarta. Ia pun meminta PPD menempatkan bus miliknya ke jalur TransJakarta.
"Kami lagi merayu PPD agar mau ke jalur kanan (busway). Tapi ada prosesnya," kata Ahok ditemui di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Jika upaya pendekatan yang dilakukannya tak ditanggapi PPD, Ahok pun mengancam akan bertindak. Ia yakin sopir PPD akan beralih ke Pemprov DKI, sehingga PPD terancam akan gulung tikar.
"Kita dorong mereka untuk pindah, investasi, kalau tidak mau ya kita yang lakukan. Nah kalau kami yang lakukan, mohon maaf saja, mereka nanti hilang sendiri. Sopir-sopirnya kami ambil, kasih gaji yang lebih besar," tegasnya.
Ahok menjelaskan rencana terintegrasi dengan TransJakarta tak akan merugikan PPD. Menurutnya Pemprov DKI juga akan memodali rencana integrasi PPD ke TransJakarta, dengan menghibahkan 1.000 unit bus.
"Sekarang kalau mereka mau menginvestasi, mereka bisa dapat keuntungan. Dengan harga tiket Rp 5 ribu, penumpangnya bisa naik TransJakarta gratis. Untuk modal nanti kami bisa siapkan 1.000 bus," katanya.
Ahok Ancam Usir Pengusaha dari Jakarta
Jika tak bersikap keras bukan Ahok namanya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama tersebut mengancam para pengusaha nakal yang enggan membayar pajak melalui sistem online.
Dia meminta para pengusaha yang mampu membayar pajak secara online untuk bersikap jujur dan melaksanakan kewajibannya. "Atau silakan pulang kampung. Saya ngerti jiwa pengusaha. Kalau memang mereka bisa jujur, ya silakan di Jakarta," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Ahok mengaku selama ini dirinya sering mendapat informasi adanya pengusaha yang bermain curang. Mereka (pengusaha) mengubah pembayaran yang awalnya melalaui sistem online menjadi konvensional. Kasus ini, menurut Ahok, didalangi oknum pegawai di dinas pajak sendiri.
Main Curang, Pegawai Pajak di Mutasi ke Pemakaman
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram saat mendapat laporan adanya pegawai di Dinas Pajak yang bermain curang dengan pengusaha.
Ia pun mengancam jika ada pegawai Dinas Pajak yang terbukti nakal akan dipindah ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
"Kami ancam pindahin bapak ibu semua ke pemakaman. Pak gubernur itu kecewa," kata pria yang akrab disapa Ahok di Bali Kota DKI Jakarta.
Menurut Ahok, gubernur mendapatkan informasi ada pegawai bermain curang dengan pengusaha, mengubah pembayaran yang awalnya melalui online menjadi konvensional. "Parahnya, itu dilakukan atas anjuran pegawai pajak itu sendiri. Kan kurang ajar, oknum pajak yang ajarin," tegasnya.
Dia menambahkan saat ini ada 200 PNS Dinas Kebersihan mau pensiun. Dia dapat saja memindahkan pegawai Dinas Pajak yang bermasalah ke Dinas Kebersihan. "Ini saja ada 200-an pegawai di Dinas Kebersihan mau pensiun, bisa saja bapak ibu saya pindahin ke sana biar saja suruh bersih-bersih," tandasnya.
Tak Maksimal, Ahok Ancam Tutup Tiga BUMD
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta pun tidak luput dari sasaran ancaman Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Ahok menilai jika BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan, belum mampu menjadi pengendali harga pasar, terutama saat bulan Ramadan.
Tiga BUMD yang ia nilai tidak bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal adalah PD Dharma Jaya, PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang. Menurutnya hal itu dibuktikan disaat peringatan hari besar keagamaan, seperti halnya lebaran, harga kebutuhan pokok selalu melambung tinggi, tanpa bisa dikendalikan.
"Ketiga nya (BUMD) itu belum mampu mengendalikan harga-harga akibat kelangkaan barang," kata Ahok di Balaikota DKI Kamis (18/7/2013).
Ahok melanjutkan, seperti PD Dharma Jaya yang merupakan BUMD DKI bergerak di bidang pengolahan daging segar yang dinilai belum bisa mengenalikan kenaikan harga daging sapi. "Kita lagi hitung, bahkan mungkin mikir mau tutup saja. Kalau memang sudah tidak ada prospek lagi buat apa," tegasnya.
Begitu juga dengan PD Pasar Jaya, yang menurutnya belum mampu mengendalikan 151 pasar tradisional yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Dengan adanya ratusan pasar tradisional ini, seharusnya Pemprov DKI bisa mengatur penerimaan barang dari daerah pemasok.
Terhadap stok kebutuhan bahan pokok yang menjadi tanggung jawab PT Food Station Tjipinang, seharusnya sudah diketahui sebelum bulan puasa atau Lebaran. Sebab, berdasarkan pengalaman setiap tahunnya, seharusnya BUMD DKI ini sudah tahu kebutuhan bahan pokok yang diperlukan saat bulan puasa dan Lebaran.
"Kalau PT Food Station Tjipinang harusnya sudah tahu kan bahwa Lebaran butuh sekian. Dengan begitu bisa menyediakan sesuai kebutuhan, dan harga pun akan stabil," tandasnya.
Ahok Ancam Penjarakan PKL Yang Bandel
Untuk mengatasi kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk merelokasi PKL yang memakai badan jalan dan trotoar untuk berdagang ke Blok G Pasar Tanah Abang.
Namun, rencana itu ditolak oleh PKL, terlebih setelah ada pemberitahuan jika hanya pedagang ber-KTP DKI Jakarta saja yang diprioritaskan mendapatkan kios di Blok G. Menghadapi penolakan itu, pria yang akrab disapa Ahok pun menegaskan tidak ragu memberikan tindakan tegas.
"Kita sampaikan ke mereka secara persuasif, tidak boleh begini. Tapi kalau terus ngeyel, kita ambil tindakan, kita akan penjarakan kalau perlu," tegasnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (16/7/2017).
Ahok juga mengatakan PKL yang bukan warga Jakarta jangan sok berkuasa di Ibu Kota. "Sekarang dia itu, PKL KTP DKI atau non DKI? Non DKI kan. Tidak ada yang menyuruh mereka dagang disini. Makanya jangan berlagak disini," ujarnya.
Ahok melanjutkan, pada prinsipnya, warga yang tidak memiliki KTP Jakarta boleh saja berdagang tapi jangan dagang di jalan raya. "Karena buat kita macet, itu aja," ucapnya.
Selain itu, Ahok juga mengancam akan melaporkan PKL ke pihak kepolisian, jika pedagang terus membandel dan menolak di relokasi
"Kita ada tindakan hukum. Itu kan melanggar hukum, ada perdanya (No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum). Nanti kita pikirkan lebih lanjut bentuk hukumannya. Tapi yang pasti ya kita tinggal lapor ke polisi saja," tandasnya.
Ahok Juga Ancam Pegawai Dinas Perumahan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama mengancam pegawai Dinas Perumahan yang mempersulit pengurusan administrasi warga penyewa rumah susun (rusun).
"Kami minta dipindahkan saja semua staf dinas perumahan yang persulit pengurusan surat perjanjian warga untuk tinggal di rusun," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Mantan Bupati Bangka Belitung ini mengatakan, staf yang mempersulit harus dipindahkan ke tempat yang lokasinya tidak jauh dari kawasan rumah susun supaya mudah kordinasinya. Karena, warga yang tinggal di rusun itu kan masyarakat kalangan menengah kebawah.
"Harusnya pelayanan dibawa ke rusun, kalau perlu malam ya dilakukan kenapa dipersulit kalau bisa dipermudah. Ini kan orang yang ekonominya tidak mampu, jadi dibawa aja orang dinas ke Rusun apa salahnya," terang Ahok.
Namun pria yang kerap disapa Ahok ini menaruh rasa keraguan apabila orang-orang dinas perumahan dimutasi ke dinasi lainnya, karena akan tetap mempersulit juga akhirnya nanti.
"Itu Marunda lagi kasusnya, itu pindahin aja semua stafnya. Mutasi ke Satpol PP kek, Pemadam Kebakaran kek, tapi bakal jadi masalah lagi kalau dipindah ke dinas pemakaman. Nanti orang meninggal dipersulit lagi," tandasnya.
SUMBER
Tak jarang, pria yang akrab disapa Ahok itu melontarkan pernyataan dan ancaman yang memicu pro dan kontra di masyarakat.
Selasa (23/3/2013) kemarin, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) melayangkan somasi terhadap Ahok. APKLI menilai, ancaman Ahok yang mengatakan tidak segan untuk memenjarakan dan melaporkan PKL di Pasar Tanah Abang yang menolak direlokasi ke polisi, telah menyinggung perasaan PKL.
Namun, bukan kali ini saja Ahok melontarkan ancaman-ancaman kepada pihak-pihak yang dinilai tidak mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. inilah..com mencatat ancaman itu tidak hanya ditujukan untuk Dinas, PNS di jajaran Pemprov DKI, namun juga masyarakat termasuk pengusaha.
Ahok pun mengakui jika apa yang dilakukannya itu kerap mendapat kritikan maupun tentangan. Meski demikian, dirinya tak mempermasalahkan hal tersebut, asal langkah yang diambil sesuai konstitusi.
"Sistemnya tidak perlu dekat dengan kami. Banyak musuh, saya tidak peduli, saya patuh pada konstitusi dan bukan konstituen," tegasnya.
Bahkan tak cuma dikritik, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku, demi konstitusi, ia pun rela tak dipilih kembali sebagai gubernur atau wakil gubernur periode mendatang. Ingin tahu apa saja ancaman yang pernah dilontarkan Ahok, mari simak rangkuman berikut ini:
Tolak Peremajaan, Ahok Ancam Habisi Bajaj 2 Tak
Dalam rangka memperbaiki transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melakukan peremajaan bajaj 2 tak menjadi bajaj 4 tak berbahan bakar BBG. Namun rencana itu banyak mendapat penolakan dan protes dari pemilik bajaj.
Menanggapi aksi protes sopir bajaj 2 tak soal rencana peremajaan bajaj menjadi 4 tak BBG, Ahok mengintruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Ka Dishub) DKI untuk mengawasi kondisi bajaj 2 tak.
Wagub memberikan waktu hingga 3 sampai 6 bulan kepada sopir bajaj 2 tak. Jika dalam waktu yang diberikan, bajaj 2 tak tak beroprasi dengan baik makan akan ditarik pemgoperasiannya.
"Kalau dalam tiga hingga enam bulan, mereka tidak bisa tunjukkan fisik bajajnya, maka kita akan habiskan," kata Ahok pada 8 Juli lalu.
Menurutnya, para pemilik dan sopir bajaj dua tak salah paham dengan istilah tender yang dilakukan Pemprov DKI. Ia menjelaskan, dalam tender itu bajaj dua tak akan dimusnahkan, Ahok memastikan sopir bajak dua tak tidak akan menjadi pengangguran. Karena mereka akan ditampung oleh perusahaan yang memenangi tender pengadaan bajaj.
Lakukan Pungli, PNS Akan Dimasukan ke Penjara
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan mempidanakan pejabat maupun oknum pengawai negeri sipil (PNS), yang menarik pungutan tidak resmi atau pungutan liar kepada para pedagang kaki lima (PKL).
"Kalau ada indikasi hukum, kita bisa melaporkan mereka karena memungut Pungli. Kalau memang benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa masukkan ke penjara," tegasnya pada 12 Desember 2012.
Pungli yang dimaksud adalah jika ada penarikan uang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Ahok melanjutkan pungli sama saja dengan melakukan tindakan mencuri uang.
"Ya namanya ada orang melakukan pencurian uang namanya pidana, itu saja. Kalau pidana itu urusannya polisi. Ya siapa pun curi uang bisa lapor polisi bisa kena," katanya.
Nekat Demo, Guru Honorer Terancam Tak Naik Gaji
Bukan cuma pejabat dan PNS yang dilingkungan Pemprov DKI Jakarta saja yang mendapat ancaman dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan pria yang akrab disapa Ahok itu pernah menyampaikan ancaman ke guru honorer, saat berunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Kasih tahu mereka, demo itu dilakukan kalau kami tidak mau mendengar aspirasi mereka. Saya sudah ngomong kok, siapa saja bisa temuin saya. Kenapa musti demo, bikin macet aja," katanya di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Menurutnya, dampak dari aksi demo akan merugikan banyak pihak, seperti kemacetan dan mengganggu aktifitas warga Jakarta lainnya. Untuk itu Ahok meminta penyampaian aspirasi para guru honorer dapat dilakukan langsung menemuinya di Balaikota.
Namun jika guru honorer tetap bersikeras melakukan aksi dengan menggelar demontrasi dalam menuntut pengangkatan sebagai CPNS dan kenaikan gaji, dirinya pun mengancam tak akan memenuhi tuntutan tersebut.
"Mau aksi-aksian demo? Supaya dilihat orang? Ya sudah, kita tidak mau naikkin gajinya, kalau begitu caranya. Kalau demo, gaji tidak mau kita naikin karena bikn macet. Kenapa? Karena mereka dapat temui saya dengan mudah. Tapi kalau mereka masih demo, berarti tidak mau diuruskan kan. Ya sudah demo saja terus," tegasnya.
Ogah Pindah ke Jalur Busway, Ahok Ancam PPD
Untuk membenahi sistem transportasi di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menginginkan adanya integrasi antara PPD dan TransJakarta. Ia pun meminta PPD menempatkan bus miliknya ke jalur TransJakarta.
"Kami lagi merayu PPD agar mau ke jalur kanan (busway). Tapi ada prosesnya," kata Ahok ditemui di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Jika upaya pendekatan yang dilakukannya tak ditanggapi PPD, Ahok pun mengancam akan bertindak. Ia yakin sopir PPD akan beralih ke Pemprov DKI, sehingga PPD terancam akan gulung tikar.
"Kita dorong mereka untuk pindah, investasi, kalau tidak mau ya kita yang lakukan. Nah kalau kami yang lakukan, mohon maaf saja, mereka nanti hilang sendiri. Sopir-sopirnya kami ambil, kasih gaji yang lebih besar," tegasnya.
Ahok menjelaskan rencana terintegrasi dengan TransJakarta tak akan merugikan PPD. Menurutnya Pemprov DKI juga akan memodali rencana integrasi PPD ke TransJakarta, dengan menghibahkan 1.000 unit bus.
"Sekarang kalau mereka mau menginvestasi, mereka bisa dapat keuntungan. Dengan harga tiket Rp 5 ribu, penumpangnya bisa naik TransJakarta gratis. Untuk modal nanti kami bisa siapkan 1.000 bus," katanya.
Ahok Ancam Usir Pengusaha dari Jakarta
Jika tak bersikap keras bukan Ahok namanya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama tersebut mengancam para pengusaha nakal yang enggan membayar pajak melalui sistem online.
Dia meminta para pengusaha yang mampu membayar pajak secara online untuk bersikap jujur dan melaksanakan kewajibannya. "Atau silakan pulang kampung. Saya ngerti jiwa pengusaha. Kalau memang mereka bisa jujur, ya silakan di Jakarta," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Ahok mengaku selama ini dirinya sering mendapat informasi adanya pengusaha yang bermain curang. Mereka (pengusaha) mengubah pembayaran yang awalnya melalaui sistem online menjadi konvensional. Kasus ini, menurut Ahok, didalangi oknum pegawai di dinas pajak sendiri.
Main Curang, Pegawai Pajak di Mutasi ke Pemakaman
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram saat mendapat laporan adanya pegawai di Dinas Pajak yang bermain curang dengan pengusaha.
Ia pun mengancam jika ada pegawai Dinas Pajak yang terbukti nakal akan dipindah ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
"Kami ancam pindahin bapak ibu semua ke pemakaman. Pak gubernur itu kecewa," kata pria yang akrab disapa Ahok di Bali Kota DKI Jakarta.
Menurut Ahok, gubernur mendapatkan informasi ada pegawai bermain curang dengan pengusaha, mengubah pembayaran yang awalnya melalui online menjadi konvensional. "Parahnya, itu dilakukan atas anjuran pegawai pajak itu sendiri. Kan kurang ajar, oknum pajak yang ajarin," tegasnya.
Dia menambahkan saat ini ada 200 PNS Dinas Kebersihan mau pensiun. Dia dapat saja memindahkan pegawai Dinas Pajak yang bermasalah ke Dinas Kebersihan. "Ini saja ada 200-an pegawai di Dinas Kebersihan mau pensiun, bisa saja bapak ibu saya pindahin ke sana biar saja suruh bersih-bersih," tandasnya.
Tak Maksimal, Ahok Ancam Tutup Tiga BUMD
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta pun tidak luput dari sasaran ancaman Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Ahok menilai jika BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan, belum mampu menjadi pengendali harga pasar, terutama saat bulan Ramadan.
Tiga BUMD yang ia nilai tidak bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal adalah PD Dharma Jaya, PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang. Menurutnya hal itu dibuktikan disaat peringatan hari besar keagamaan, seperti halnya lebaran, harga kebutuhan pokok selalu melambung tinggi, tanpa bisa dikendalikan.
"Ketiga nya (BUMD) itu belum mampu mengendalikan harga-harga akibat kelangkaan barang," kata Ahok di Balaikota DKI Kamis (18/7/2013).
Ahok melanjutkan, seperti PD Dharma Jaya yang merupakan BUMD DKI bergerak di bidang pengolahan daging segar yang dinilai belum bisa mengenalikan kenaikan harga daging sapi. "Kita lagi hitung, bahkan mungkin mikir mau tutup saja. Kalau memang sudah tidak ada prospek lagi buat apa," tegasnya.
Begitu juga dengan PD Pasar Jaya, yang menurutnya belum mampu mengendalikan 151 pasar tradisional yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Dengan adanya ratusan pasar tradisional ini, seharusnya Pemprov DKI bisa mengatur penerimaan barang dari daerah pemasok.
Terhadap stok kebutuhan bahan pokok yang menjadi tanggung jawab PT Food Station Tjipinang, seharusnya sudah diketahui sebelum bulan puasa atau Lebaran. Sebab, berdasarkan pengalaman setiap tahunnya, seharusnya BUMD DKI ini sudah tahu kebutuhan bahan pokok yang diperlukan saat bulan puasa dan Lebaran.
"Kalau PT Food Station Tjipinang harusnya sudah tahu kan bahwa Lebaran butuh sekian. Dengan begitu bisa menyediakan sesuai kebutuhan, dan harga pun akan stabil," tandasnya.
Ahok Ancam Penjarakan PKL Yang Bandel
Untuk mengatasi kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk merelokasi PKL yang memakai badan jalan dan trotoar untuk berdagang ke Blok G Pasar Tanah Abang.
Namun, rencana itu ditolak oleh PKL, terlebih setelah ada pemberitahuan jika hanya pedagang ber-KTP DKI Jakarta saja yang diprioritaskan mendapatkan kios di Blok G. Menghadapi penolakan itu, pria yang akrab disapa Ahok pun menegaskan tidak ragu memberikan tindakan tegas.
"Kita sampaikan ke mereka secara persuasif, tidak boleh begini. Tapi kalau terus ngeyel, kita ambil tindakan, kita akan penjarakan kalau perlu," tegasnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (16/7/2017).
Ahok juga mengatakan PKL yang bukan warga Jakarta jangan sok berkuasa di Ibu Kota. "Sekarang dia itu, PKL KTP DKI atau non DKI? Non DKI kan. Tidak ada yang menyuruh mereka dagang disini. Makanya jangan berlagak disini," ujarnya.
Ahok melanjutkan, pada prinsipnya, warga yang tidak memiliki KTP Jakarta boleh saja berdagang tapi jangan dagang di jalan raya. "Karena buat kita macet, itu aja," ucapnya.
Selain itu, Ahok juga mengancam akan melaporkan PKL ke pihak kepolisian, jika pedagang terus membandel dan menolak di relokasi
"Kita ada tindakan hukum. Itu kan melanggar hukum, ada perdanya (No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum). Nanti kita pikirkan lebih lanjut bentuk hukumannya. Tapi yang pasti ya kita tinggal lapor ke polisi saja," tandasnya.
Ahok Juga Ancam Pegawai Dinas Perumahan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama mengancam pegawai Dinas Perumahan yang mempersulit pengurusan administrasi warga penyewa rumah susun (rusun).
"Kami minta dipindahkan saja semua staf dinas perumahan yang persulit pengurusan surat perjanjian warga untuk tinggal di rusun," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Mantan Bupati Bangka Belitung ini mengatakan, staf yang mempersulit harus dipindahkan ke tempat yang lokasinya tidak jauh dari kawasan rumah susun supaya mudah kordinasinya. Karena, warga yang tinggal di rusun itu kan masyarakat kalangan menengah kebawah.
"Harusnya pelayanan dibawa ke rusun, kalau perlu malam ya dilakukan kenapa dipersulit kalau bisa dipermudah. Ini kan orang yang ekonominya tidak mampu, jadi dibawa aja orang dinas ke Rusun apa salahnya," terang Ahok.
Namun pria yang kerap disapa Ahok ini menaruh rasa keraguan apabila orang-orang dinas perumahan dimutasi ke dinasi lainnya, karena akan tetap mempersulit juga akhirnya nanti.
"Itu Marunda lagi kasusnya, itu pindahin aja semua stafnya. Mutasi ke Satpol PP kek, Pemadam Kebakaran kek, tapi bakal jadi masalah lagi kalau dipindah ke dinas pemakaman. Nanti orang meninggal dipersulit lagi," tandasnya.
SUMBER
