SITUS BERITA TERBARU

Hasil Positif dari Blusukan Jokowi

Sunday, July 21, 2013
[imagetag]
Jakarta - Politisi PDI Perjuangan, Jhony Simanjuntak menegaskan blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, punya dampak positif. Buktinya, sejumlah rencana pembangunan mulai terealisasi.

"Waduk Pluit bisa dinormalisasi, pembangunan rusun dan kampung deret itu bagian dari blusukan. Dengan blusukan, Jokowi mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat, termasuk mengontrol kegiatan yang direncanakan," kata Jhony saat dihubungi, Minggu (21/7/2013).

Blusukan lanjut Jhony penting. Apalagi Jokowi punya misi mengubah kultur birokrasi. "Supaya birokrat bisa melayani dan cepat tanggap," tuturnya.

Berikut rangkuman detikcom terkait blusukan Jokowi terkait pembangunan rusun, kampung deret termasuk normalisasi waduk Pluit.

[imagetag]
1. Waduk Pluit
Pada awal tahun 2013, Jokowi melontarkan proyek normalisasi Waduk Pluit dengan nilai proyek mencapai Rp 1 triliun. Warga yang selama ini tinggal pinggiran waduk pun direlokasi disejumlah rusun yang yang sengaja dibangun Pemprov DKI untuk menampung warga Waduk Pluit.

Sudah sekitar 7 bulan berselang sejak ide tersebut dicetuskan. Kini kondisi waduk pluit sudah bersih dari sampah. pinggirannya pun sudah mulai dipenuhi pohon. Nantinya di kawasan seluas 80 ha tersebut akan dibangun jogging track dan ruang terbuka hijau.

Lokasi waduk pluit adalah salah satu lokasi yang paling sering didatangi Jokowi untuk blusukan. Tampaknya ia ingin melihat sendiri perkembangan pengerjaan normalisasi tersebut.

Terakhir kali Jokowi ke lokasi ini yakni dihari pertama puasa Ramadan, Rabu (10/7). Saat itu, ia datang untuk mengecek perkembangan pengerukan waduk.

"Saya mau lihat itu yang nguruk tanah. Mau nyoba 100 meter, 200 meter, biar semua orang tahu. Saya seneng ngasih contoh dulu," kata Jokowi di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara, Rabu (10/7/2013).

Dengan adanya pembangunan ini, berarti warga Waduk Pluit yang direlokasi bisa memilih 3 alternatif tempat, yaitu rusun Muara Baru, Marunda dan Daan Mogot.

Hingga kini relokasi warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit sisi Barat sudah hampir selesai. Dari 268 KK, hanya tersisa 68 yang juga sudah siap untuk dipindahkan.

[imagetag]
2. Rusun

Pemprov DKI berjanji menghilangkan kawasan kumuh di DKI Jakarta. Warga yang memiliki KTP DKI pun diberikan failitas rumah susun sewa (rusunawa) sebagai bentuk kompensasi atas pembersihan kawasan tersebut.

Hingga saat ini Pemprov DKI memiliki 4 rusun yang sebagian besar adalah sumbangan kewajiban pengembang yang diberikan pada pemprov. Keempat rusun tersebut yakni, rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Daan Mogot, Jakarta Barat dan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Selain itu, Pemprov DKI jua bekerja sama dengan Kemenpera membangun rusunawa di kawasan Rawa Bebek, Jakarta Utara. Sebanyak 6 blok disediakan untuk khusus untuk buruh yang bekerja di Jakarta. Untuk pembangunan ini, Pemprov menyediakan lahan seluas 7,65 ha untuk dibangun oleh Kemenpera.

Rencananya, di tahun 2014, pemprov DKI akan membangun 4 rusun dengan menggunakan APBD. Keempt rusun tersebut berlokasi di Jatinegara Kaum, Tambora, Pulo Gebang, dan Cipinang Besar Selatan.

"Pembangunan empat rusun yang ditujukan untuk warga relokasi perbaikan sungai, kali atau waduk tersebut dilakukan secara multiyears," kata Kepala Dinas Perumahan DKI, Jonathan Pasodung di Balaikota, Jumat (19/7).


[imagetag]
3. Kampung Deret

Salah satu cara pemprov DKI mengurangi perkampungan kumuh di Jakarta selain dengan pengadaan rusun juga dengan membuat kampung deret. Perkampungan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat pun dipilih sebagai percontohan.

Pada hari Rabu, (17/7) Jokowi blusukan ke Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat untuk melihat perkembangan dari pembangunan kampung tersebut. Ia nampak sumringah melihat rumah warga yang direnovasi mulai rampung.

Ada 38 rumah yang dibangun secara permanen saat ini. Rumah-rumah tersebut merupakan bekas lokasi kebakaran.

Tak hanya rumah, jalannya juga diperhatikan. Rumah-rumah itu diharuskan mundur satu meter dari pinggir jalan agar menjadi lapang dan untuk jalur drainase.

Jokowi menargetkan sebelum Lebaran nanti warga sudah bisa menempati rumah tersebut.

"Saya perkirakan sebelum Lebaran sudah bisa ditempati. Ini baru contoh, nanti harus dikoreksi kalau masih ada yang kurang," ucap mantan Walikota Solo itu.

Selain Tanah Tinggi, Jokowi pun sempat menengok perkampungan di bantaran kali Krukut, Benhil Jakarta Pusat. Perkampungan yang terdiri dari 6 RW tersebut rencananya juga dibuatkan kampung deret untuk 2014.

Sumber

Belum lagi perubahan pelayanan sampai tingkat kelurahan yg belum masuk jg di daftar...

Ini sebagai jawaban dari RSYOLAGI dan FITRA si idiot Pro Koruptor


Blusukan Dituding Pemborosan, Fraksi Gerindra DPRD DKI Bela Jokowi
[imagetag]
Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding blusukan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pemborosan anggaran. Fraksi Gerindra DPRD DKI membela Jokowi dan menepis tudingan FITRA.

"Justru anggaran yang dia gunakan sekarang lebih sedikit dibanding gubernur sebelumnya," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Sanusi saat dihubungi, Minggu (21/7/2013).

Sanusi heran dengan tudingan itu. Sebab, menurut dia, blusukan yang dilakukan Jokowi tak disertai dengan bagi-bagi uang.

"Blusukan itu kan bukan sinterklas, dia nggak pernah bagi-bagi uang. Blusukan juga menggunakan mobil kijang, hampir tidak pernah menggunakan voorijder. Borosnya di mana?" ujar Sanusi.

Sanusi mengatakan blusukan yang dilakukan Jokowi selama ini efektif. Banyak permasalahan yang ditemukan oleh Jokowi dari blusukannya ke kampung-kampung.

"Banyak sekali perubahan-perubahan di wilayah yang dikunjungi. Hampir semua program yang dihasilkan dari blusukan itu juga menyentuh orang kecil, seperti kampung deret, penataan PKL," tuturnya.

FITRA merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.

Pada Februari lalu, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bila ia menghabiskan dana Rp 26 miliar dari dana penunjang operasional (26/2). Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk bantuan dana.

Ahok menegaskan hanya mengambil 0,1 persen saja dari PAD DKI. PAD DKI tahun 2013 ini ditargetkan Rp 26.670.448.766. Dengan begitu, tunjangan dana operasional yang diterima Jokowi dan Ahok tahun 2013 ini mencapai Rp 26,6 miliar.

Bila dibagi dua, masing-masing mendapatkan tunjangan dana operasional sebesar Rp 13,3 miliar tahun 2013 ini atau masing mendapatkan Rp 1 miliar per bulan.
Sumber

PDIP: Tak Ada yang Salah dari Blusukan Jokowi

[imagetag]
Jakarta - Blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dianggap pemborosan dan diminta dihentikan. Namun PDI Perjuangan tak sepakat. Lanjutkan blusukan Pak Jokowi!

"Soal blusukan kan bagian dari tugas gubernur dan wagub melihat dan menyerap langsung aspirasi masyarakat DKI dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di DKI," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Minggu (21/7/2013).

Anggaran blusukan dimaknai Tjahjo sebagai dana yang diperlukan untuk melengkapi sarana prasarana di masyarakat. Sehingga dibuat program khusus untuk pembangunan daerah yang diajukan ke DPRD DKI.

"Itu yang saya pahami," kata Tjahjo.

Blusukan juga dinilai sebagai gaya khas Jokowi dan Ahok yang merakyat. Menurutnya, tak ada yang perlu dikritik dari tindakan nyata Jokowi.

"Apa yang salah? kan tidak ada. Yang memprotes ya yang tidak bisa bergaya turun ke bawah," tandasnya.

FITRA merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.

Pada Februari lalu, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bila ia menghabiskan dana Rp 26 miliar dari dana penunjang operasional (26/2). Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk bantuan dana.

Ahok menegaskan hanya mengambil 0,1 persen saja dari PAD DKI. PAD DKI tahun 2013 ini ditargetkan Rp 26.670.448.766. Dengan begitu, tunjangan dana operasional yang diterima Jokowi dan Ahok tahun 2013 ini mencapai Rp 26,6 miliar.

Bila dibagi dua, masing-masing mendapatkan tunjangan dana operasional sebesar Rp 13,3 miliar tahun 2013 ini atau masing mendapatkan Rp 1 miliar per bulan.
Sumber
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive