Alasan Pemerintah Perbaiki Jalan Mepet Lebaran

Quote:Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Winarno adanya proyek perbaikan jalan di sekitar Hari Raya Idul Fitri dan mengganggu arus mudik adalah akibat masa turunnya anggaran tahunan pemerintah, yakni antara Maret - Desember.

Siklus itulah yang membuat banyak proyek seolah digeber jelang hari raya Idul Fitri yang kebetulan tahun ini jatuh pada Agustus. "Coba, kalau Lebaran jatuh Januari atau Februari pasti tidak ada proyek," ujarnya dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2013.

Untuk itu, Winarno menyatakan saat ini pemerintah tengah mencari solusi untuk mengakali jalannya proyek perbaikan jalan sehingga tak lagi bergantung pada masa pencairan anggaran di kementerian. Misalnya, dengan membuat kontrak jangka panjang atau kontrak berdasar kondisi (perform base) sehingga perawatan atau perbaikan jalan bisa dilakukan sepanjang tahun oleh operator. "Tapi ini belum optimal," ujarnya.

Khusus untuk Pantura yang tengah jadi sorotan, kata Winarno, ada kendala lain yang dihadapi untuk memuluskannya, yakni kepadatan volume kendaraan. Dengan 50 ribu kendaraan melintas per hari, pihak operator diakuinya kesulitan memilih waktu, siang atau malam, yang menimbulkan efek minimal terhadap kemacetan.

Kepadatan dan beban yang ditanggung itu jugalah yang menurutnya membuat jalan lebih cepat rusak, sehingga masyarakat curiga ada permainan di balik pengerjaan tiap proyeknya. "Ya silakan saja (curiga)," kata Winarno.

Pemerintah sendiri, kata Winarno, tidak memberi perlakuan khusus terhadap Jalur Pantura. "Sama saja dengan jalan lain di Indonesia, semua sesuai porsinya," kata dia.

Namun, karena bentang jalan yang cukup panjang, dengan fungsi vital dan beban berat yang ditanggung, pengalokasian anggarannya memang terbilang besar. Dari sekitar Rp 33 triliun anggaran Direktorat Jenderal Binamarga, Rp 1,3 triliun diantaranya dikucurkan khusus untuk Pantura.

Tahun ini, Winarno menjanjikan perbaikan jalan di Jalur Pantura dan seluruh arus mudik di Indonesia akan dirampungkan paling lambat 10 hari sebelum Lebaran.

Anggota Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum Arwani Thomafi menyatakan bahwa saat ini DPR RI memang tengah menggodok revisi UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan. Cakupannya termasuk soal pembiayaan untuk penyelenggara angkutan jalan agar bisa lebih fleksibel. "Dengan kerja sama dengan pemerintah kami harap bisa selesai tahun depan," kata politisi PPP ini.

sumber: TEMPO

gimana menurut agan2 sekalian? setuju dengan pernyataan yang satu ini?

SHARE THIS POST: